IMBCNEWS|DEPOK – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya media massa, untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Lia Agustina, Pranata Humas BNPB dari Unit Kerja Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, dalam sebuah diskusi nasional “Profesionalisme Media Dalam Pemberitaan Bencana” di Kantor PWI Kota Depok pada Selasa siang (6/1/26).
Dalam paparannya, Lia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, Indonesia mencatat sebanyak 3.223 kejadian bencana.
Secara statistik, angka ini menunjukkan bahwa bencana terjadi rata-rata 8 hingga 9 kali setiap harinya di seluruh wilayah Indonesia.
“Bencana terjadi hampir setiap hari, namun seringkali tidak terdengar jika dampaknya tidak masif atau lokasinya jauh dari jangkauan publik. Kami di BNPB terus berupaya memastikan data ini tersampaikan secara akurat kepada masyarakat melalui satu pintu informasi,” ujar Lia.
BNPB menegaskan komitmennya dalam menyediakan informasi yang cepat dan valid melalui berbagai kanal, termasuk media sosial dan grup komunikasi wartawan.
Sistem informasi ini merupakan warisan dari almarhum Sutopo Purwo Nugroho, mantan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, yang dikenal memiliki hubungan sangat baik dengan insan pers.
Lia menjelaskan bahwa BNPB saat ini menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi jurnalis, mulai dari siaran pers, dokumentasi foto, hingga Video News Release (VNR) yang dapat dikutip langsung untuk kebutuhan pemberitaan.
Di tengah pesatnya arus informasi di media sosial, BNPB menyoroti tantangan berupa maraknya informasi negatif dan hoaks.
Lia mengapresiasi media mainstream yang dinilai tetap netral dan memegang teguh kode etik jurnalistik melalui proses verifikasi dan konfirmasi sebelum menyebarkan berita.
“Kami mendorong teman-teman media untuk tidak hanya terpaku pada narasi kesedihan atau data korban jiwa saja. Penting bagi kita untuk mulai menggaungkan narasi pemulihan atau recovery,” tambahnya.
Ia mencontohkan bagaimana aktivitas sekolah yang mulai kembali normal, berdenyutnya kembali perekonomian di pasar, serta terbukanya akses transportasi di wilayah terdampak seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai indikator harapan yang harus diketahui publik.
Terkait upaya mitigasi, BNPB mengungkapkan bahwa langkah antisipasi telah dilakukan jauh sebelum bencana besar melanda.
Sebagai contoh, sebelum terjadinya banjir bandang di Sumatera pada November lalu, BNPB telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menetapkan status Siaga Darurat sejak Oktober.
Penetapan status Siaga Darurat ini krusial karena memungkinkan BNPB memberikan dukungan personel, anggaran, dan peralatan secara administratif meskipun bencana belum terjadi.
Menutup keterangannya, Lia menegaskan bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama melalui konsep Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.
“Kami berharap kolaborasi ke depan dapat lebih baik. Mari kita geser paradigma dari ‘bad news is good news’ menjadi ‘good news is good news’. Dukungan terkecil sekalipun, seperti berhenti menyebarkan hoaks, sangat berarti dalam membantu sesama,” tutupnya. (*)(imbcnews)
