IMBCNEWS Jakarta | Beijing menetapkan target pertumbuhan ekonomi terendah dalam beberapa dekade. Hal ini terjadi di tengah krisis properti, melambatnya ekspor, dan penurunan populasi.
Cina telah menetapkan target pertumbuhan ekonominya pada tahun 2024 sebesar 5 persen, jauh di bawah pertumbuhan dua digit yang selama beberapa dekade mendukung negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia.
Kongres Rakyat Nasional (NPC) Tiongkok secara resmi mengumumkan target tersebut pada hari Selasa 5 Maret 2024 karena perekonomian Tiongkok yang senilai $18 triliun menghadapi tantangan serius.
“Kita harus mengomunikasikan kebijakan kepada publik dengan cara yang tepat sasaran untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang stabil, transparan, dan dapat diprediksi,” kata Perdana Menteri Cina Li Qiang saat menyampaikan laporan kerja perdananya yang menguraikan tujuan kebijakan untuk tahun ini.
Li mengatakan Beijing akan terus melakukan “transformasi model pertumbuhan”, termasuk melalui reformasi pajak, mengembangkan talenta di bidang teknologi, meningkatkan konsumsi domestik, menghilangkan hambatan terhadap investasi swasta, dan menerbitkan obligasi khusus pemerintah senilai 1 triliun yuan ($139 miliar).
“Kita tidak boleh melupakan skenario terburuk dan harus bersiap dengan baik terhadap semua risiko dan tantangan,” kata Li.
Li mengatakan pemerintah bertujuan untuk menciptakan 12 juta lapangan kerja baru di perkotaan dan menargetkan tingkat pengangguran sebesar 5,5 persen.
Li juga mengatakan anggaran militer Tiongkok akan meningkat sebesar 7,2 persen menjadi 1,66 triliun yuan ($231,4 miliar).
Peta jalan perekonomian Cina, yang sesuai dengan tujuan tahun lalu, muncul ketika perekonomian negeri itu sedang bergulat dengan berbagai tantangan, termasuk krisis properti, melambatnya ekspor, ketegangan geopolitik dengan Amerika Serikat, penurunan populasi, utang yang sangat besar, dan rekor pengangguran kaum muda.
Perekonomian Tiongkok secara resmi tumbuh sebesar 5,2 persen pada tahun 2023, yang merupakan kinerja terlemahnya dalam beberapa dekade, tidak termasuk penurunan akibat pandemi COVID-19.
“Target pertumbuhan ‘sekitar 5 persen’ menunjukkan bahwa Tiongkok telah beralih dari mengejar angka tetap dengan prioritas kebijakan lainnya, seperti persaingan teknologi dengan AS dan keamanan [semakin penting],” ujar Gary Ng, ekonom di Natixis di Hong Kong.
“Sulit untuk mengharapkan stimulus jenis bazooka apa pun karena pemerintah hanya mengupayakan stabilitas perekonomian, yang berarti tingkat pertumbuhan kemungkinan akan melambat secara perlahan.”
Dalam pidatonya, Li mengakui “berbagai tantangan” yang dihadapi perekonomian, termasuk keadaan eksternal yang sulit dan “masalah yang terakumulasi dan mengakar.”
Pertemuan tahunan ini diawasi dengan ketat oleh investor untuk mengumumkan pengumuman guna meningkatkan kepercayaan terhadap perekonomian.
Investor internasional telah menarik diri dari Tiongkok pada tingkat yang sangat tinggi, dengan aliran modal perusahaan dan rumah tangga senilai $68,7 miliar ke luar Tiongkok pada tahun lalu.
Para analis telah melemahkan ekspektasi terhadap langkah-langkah besar untuk meningkatkan perekonomian karena keengganan Beijing terhadap belanja sosial berbasis luas.
Alicia Garcia Herrero, kepala ekonom untuk Asia Pasifik di Natixis, mengatakan bahwa pengumuman target defisit fiskal yang lebih rendah menunjukkan bahwa Beijing “tidak memiliki rencana” untuk mencapai target pertumbuhannya, yang kemungkinan akan lebih sulit dicapai dibandingkan tahun lalu.
“Ini berarti tidak ada stimulus apa pun – sedikit lebih banyak pada obligasi khusus pemerintah, tetapi jumlahnya sangat, sangat kecil,” kata Garcia Herrero kepada Al Jazeera. “Ini berarti kita harus bertanya-tanya bagaimana mereka akan mencapai target ini.”
Pidato Li pada hari Selasa disampaikan setelah para pejabat mengumumkan bahwa perdana menteri tidak akan mengadakan konferensi pers di akhir sesi tahunan legislatif untuk pertama kalinya sejak tahun 1993.
Langkah ini dipandang sebagai contoh lebih lanjut dari upaya Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk memusatkan kendali di tangan Partai Komunis yang berkuasa. (imbcnews/aljazeera)
