IMBCNEWS – JAKARTA – MENPAN RB Rini Widyantini merespons ancaman Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terkait rencana pembekuan sementara Ditjen Bea Cukai dan merumahkan 16 ribu karyawannya, lalu mengalihkan tugasnya pada perusahaan Swiss Societe Generale de Surveillance (SGS) seperti pernah dilakukan pada 1985.
Rini mengatakan, ia belum bertemu dengan Purbaya mengenai rencana itu sehingga harus memastikan terlebih dahulu bagaimana fungsi aparatur sipil negara (ASN) di DJBC.
“Saya belum ketemu sama Pak Purbaya. Tentunya saya kan harus memastikan dulu bagaimana fungsi-fungsi ASN di sana,” ujar Rini di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12).
Saat ditanya apakah secara aturan, ASN statusnya bisa dinonaktifkan, Rini menjelaskan penonaktifan bisa dilakukan jika memiliki masalah. Meski begitu, ia menyampaikan kasusnya yang menjeratnya harus diperiksa terlebih dahulu.
“Ya, kalau dia punya masalah bisa dinonaktifkan, tapi kan belum tentu dia, kan mesti dicek dulu kasusnya seperti apa,” jawabnya
Purbaya sebelumnya mengancam bakal membekukan DJBC dan merumahkan 1seluruhnya 6 ribu pegawai instansi tersebut, bahkan sudah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi DJBC setahun ke depan.
Purbaya menekankan upaya perbaikan ini perlu ditempuh secara serius. “Biarkan, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius, kalau Bea Cukai gak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih enggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan,” ucap Purbaya usai Raker dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11) pekan lalu.
Diserahkan lagi ke SGS Swiss
Purbaya juga tak segan mengadopsi cara Presiden ke-2 RI Soeharto merekrut perusahaan Swiss Suisse Generale Surveillance (SGS3) untuk menggatikan tugas BC.
“Diganti dengan SGS, seperti zaman dulu lagi. Jadi, sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai harus mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” ujarnya.
Sebaliknya Dirjen BC Kemenkeu Djaka Budhi Utama merespons ancaman Menkeu Purbaya Yudhi yang ingin membekukan direktorat tersebut.
Ia menegaskan ancaman itu merupakan bentuk koreksi
terhadap DJBC. Akan tetapi, Djaka tak ingin direktoratnya dibekukan sang Bendahara Negara.
“Sejarah kelam 1985 sampai 1995 (pembekuan BC), kita tidak inginkan terulang lagi, sehingga kita harus berbenah diri untuk menghapus image negatif,” jelasnya ditemui usai Pemusnahan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal.
Djaka mengatakan dirinya akan memulai pembenahan dari kultur kerja DJBC. Ia juga mendorong peningkatan kerja para anak buah, yang ditempuh melalui pengawasan di pelabuhan atau bandara.
Ia juga berjanji memperbaiki semua pelayanan untuk masyarakat. Ia paham masih ada ketidakpuasan dari masyarakat, tapi Djaka yakin DJBC bisa sedikit demi sedikit memperbaikinya.
Djaka mencontohkan telah menggunakan kecerdasan buatan (AI) di sejumlah pintu masuk Indonesia demi menghindari praktik underinvoicing.
Meski belum sempurna, Djaka mengklaim itu adalah bagian dari upaya perbaikan.
“Yang masih bandel, kita selesaikan, itu saja. Ini karena kan kita ada proses, ada yang proses, sedikit banyak. Saya gak ini berapa (pegawai nakal) yang sudah kita tindak, tetapi sudah melalui proses, apakah itu dari kepatuhan internal maupun dari Itjen Kementerian Keuangan,” ucapnya.
“Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kami memohon dukungan masyarakat untuk mendukung agar ke depan BC menjadi lebih baik,” tandasnya.
Sebelumnya, Purbaya menegaskan sudah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi DJBC selama setahun ke depan.
Image buruk
Purbaya mengklaim image Bea Cukai kurang bagus dari sejumlah sisi, baik di media, di masyarakat, bahkan di pimpinan tertinggi Indonesia alias Presiden Prabowo.
“Beri waktu saya untuk memperbaiki BC. Karena ancamannya serius. Jika BC tak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih gak puas, BC bisa dibekukan,” kata Purbaya usai Raker dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).
“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan,” tambahnya.
Pembekuan BC pernah terjadi pada 1985 alias di era kepemimpinan Presiden ke-2 Soeharto yang merumahkan seluruh pegawai instansi tersebut selama empat tahun lamanya.
Soeharto membekukan BC demi memerangi korupsi yang gila-gilaan di instansi tersebut. SGS menggantikan peran dan tugas BC mengawasi barang impor dan ekspor, memungut Bea Masuk dan Bea Eskpor serta memfasilitasi perdagangan dan industri.
Menyerahkan tugas BC ke perusahaan asing, mau tidak mau tentu merugikan dari sisi nasionalisme, tapi soalnya, jika memang sudah tidak bisa dibenahi, agakya ini pilihan terbaik, yang diharapkan menciptakan efek jera. (imbcnews/nanangs/sumber diolah: CNN/ns)
