IMBCNEWS – JAKARTA – PEMERINTAH akhirnya mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (10/6) menyusul kritik aktivis Greenpece (3/6).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, menyatakan, pencabutan dilakukan atas keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Empat IUP yang dicabut adalah milik empat perusahaan pertambangan nikel yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond, dan PT Nurham.
Sementara itu, izin IUP untuk PT Gag tidak dicabut oleh pemerintah. Alasannya, menurut Bahlil, perusahaan tersebut telah melakukan eksplorasi tambang di Raja Ampat sejak 1972 di era Orde Baru.
Meski begitu menurut Bahlil pemerintah akan mengawasi dengan ketat pelaksanaan kegiatan pertambangan nikel oleh PT Gag di Raja Ampat. “Sekalipun (IUP) Gag tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden kita mengawasi khusus dalam implementasinya,” kata Bahlil.
Mengutip dari berbagai informasi, Gag Nikel yang sahamnya dikuasai PT Antam TBk, memiliki luas wilayah izin pertambangan 13.136 hektar dan meskipun eksplorasinya sejak 1972, baru mulai produksi pada 2018.
PT Antam kemudian mengakuisisi semua saham Asia Pacific Nickel Pty Ltd. Dengan begitu, PT Gag Nikel sepenuhnya dikendalikan oleh Antam.
Kemudian, berdasarkan informasi di laman Kementerian ESDM, kontrak karya PT Gag Nikel terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan nomor akta perizinan 430.K/30/DJB/2017.
Cadangan nikel 47,76 juta wmt
Dari data per 31 Desember 2018, total cadangan nikel PT Gag Nikel Raja Ampat tercatat sebesar 47,76 juta wet metric ton (wmt) terdiri dari 39,54 juta wmt bijih nikel saprolit dan 8,22 juta wmt bijih nikel limonit.
Wmt adalah satuan untuk bijih logam dalam keadaan basah alami. Tercatat total sumber daya nikel PT Gag Nikel mencapai 314,44 juta wmt yang terdiri dari 160,08 juta wmt bijih nikel saprolit dan 154,36 juta wmt limonit.
Dengan masifnya skala tambang di sana, Gag Nikel Raja Ampat memiliki fasilitas yang terbilang sangat lengkap di pulau tersebut.
Anak usaha Antam itu membangun beberapa rumah tinggal untuk karyawan di sana. Fasilitas lainnya di Pulau Gag yang dibangun Antam antara lain dermaga yang menjadi fasilitas sandar kapal penghubung dari Gag ke Sorong dan Wisai.
Bahkan di sana, Antam juga membangun landasan udara sepanjang 1.500 meter yang bisa didarati pesawat kecil.
Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam dan masyarakat yang mencarai nafkah menolak penutupan PT Gag Nikel di Raja Ampat mengingat sejarah panjangnya serta pembangunan yang telah dilaksanakannya.
“Pesan dari masyarakat juga sudah disampaikan Gubernur. Mereka tidak mau Menteri (ESDM) tutup tambang yang menopang kehidupan mereka,” ujar Orideko dilansir video yang diposting Kementerian ESDM, (8/6).
Kegiatan pertambangan di negeri ini sering berkelindan dengan kepentingan elite, politisi tertentu dan oknum-oknum instansi terkait perizinan yang menutup mata akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.
Praktek tersebut sering membuat longgar, bahkan mengabaikan kepentingan nasional yanga lebih besar dan juga ancaman kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.
Melalui konspirasi antara elite, oknum birokrat dan politisi, sering izin pertambangan berjalan mulus, apalagi didukung sebagian masyrakat yang ikut dipekerjakan, sehingga suara msyarakat adat dan aktivis kemanusiaan hanya sayup sayup terdegar.
Dengan dalih menciptakan energi hijau melalui pengembangan kendaraan listrik, eksplorasi nikel yang merupakan bahan pembuat baterai penggeraknya dipacu, padahal, sangat naif, demi energi hijau, lingkungan rusak duluan akibat aktivitas pertambangan nikel.
Demi menjaga kelestarian lingkungan global dan masa depan negara dan bangsa, sudah saatnya kegiatan pertambangan diamati, diawasi dan dikelola setransparan mungkin. (imbc/Theo/sumber diolah)
