IMBCNEWS Jakata | Pengamat ekonomi dari CSIS dan Core, Faisal dan Muhamad Habib sama-sama memproyeksikan, Presiden AS Donald Trump bisa jadi akan menaikkan tarif impor dari negara-negara lain, termasuk dari Vietnam – dan mungkin saja dari Indonesia, yang pernah ikut menikmati fasilitas khusus dalam GSP (generalized system of preferences) sebelum berakhir pada Desember 2020.
“Saya kira untuk mengantisipasi kemungkinan kena tarif, pemerintah harus mencari jalan keluar untuk produk-produk yang kemungkinan berkurang permintaannya di pasar Amerika Serikat. Bisa dengan meningkatkan serapan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor ke pasar negara lain. Ini terutama untuk produk tekstil, yang memang 50 persen dipasarkan ke Amerika Serikat, dan termasuk salah satu dari 3.500an produk Indonesia yang menerima GSP (generalized system of preferences) dari Amerika Serikat,” sebutnya kepada VOA ind di Jakarta, Selasa.
GSP adalah fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh pemerintah Amerika Serikat kepada negara-negara berkembang sejak tahun 1974. Indonesia mendapatkan GSP ini mulai tahun 1980.
Sejak otorisasi legislatif sepuluh tahun pertama berakhir pada tahun 1985, GSP telah diotorisasi ulang sebanyak 14 kali. Setiap otoritasi umumnya berlaku selama 2-3 tahun. GSP terakhir yang diberikan pada Indonesia untuk 3.572 pos tarif – termasuk manufaktur, semi manufaktur, pertanian, perikanan dan industri primer – berakhir pada Desember 2020.
Hingga saat ini perpanjangan fasilitas GSP masih menunggu kajian Kongres Amerika Serikat. Saat masih menjabat, Presiden Joko Widodo pernah mendorong lima anggota Kongres yang berkunjung ke Jakarta pada April 2024 lalu – yaitu Jeff Merkley, Chris Van Hollen, Llyod Doggett, Pramila Jayapal dan Ilhan Omar – untuk membantu meloloskan perpanjangan GSP bagi Indonesia. Namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan apapun.
Langkah Strategis
Muhammad Habib di CSIS menyerukan empat langkah strategis untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif baru Amerika Serikat pada Kanada, Meksiko dan China.
“Pertama, kita identifikasi terlebih dahulu produk apa yang bisa ditingkatkan pembeliannya (diimpor) dari Amerika Serikat.
Kedua, jika tidak banyak produk yang bisa diimpor, mungkin kitab isa memobilisasi sektor swasta di Indonesia untuk investasi di Amerika Serikat karena pastinya akan banyak peraturan yang dideregulasi oleh Trump, termasuk pengurangan pajak atau fasilitas lain, untuk menarik investor dari luar Amerika Serikat.
Ketiga, kerjasama dengan Amerika Serikat di bawah Trump sekarang ini memiliki pakem bahwa setiap uang atau fasilitas yang diberikan Amerika Serikat, akan membuat negara itu lebih aman, lebih sejahtera dan lebih kuat,” jelasnya.
“Nah bagaimana caranya agar setiap kerjasama yang dibuat dengan Amerika Serikat itu ‘dibungkus’ dengan frame bahwa hal itu juga akan menguntungkan Amerika Serikat, bukan sekadar pemberian bantuan cuma-cuma dari Amerika Serikat.
Keempat, kita mendiversifikasi pasar produk Indonesia, tidak hanya terpaku pada Amerika Serikat tetapi juga ke negara maju lain yang selama ini kurang jadi prioritas, seperti negara-negara anggota G7, BRICS, atau Uni Eropa. Kita jangan melakukan diversifikasi pasar yang random, tapi tetapi ke negara-negara maju yang jumlah kelas menengahnya setara atau bahkan lebih besar dari Amerika Serikat,” imbuh Muhmmad Habib.
Kanada Lancarkan Pembalasan, Meksiko Memantau Situasi “dengan Kepala Dingin”
Menanggapi pemberlakuan kenaikan tarif ini, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau,Minggu (2/2) menyampaikan tindakan balasan dengan memberlakukan tarif 25 persen pada seluruh impor Amerika Serikat senilai US$155 miliar. Bahkan bea masuk bagi produk alkohol dan buah-buahan Amerika Serikat senilai US$39 miliar akan mulai diberlakukan pada hari Selasa (4/2).
Sementara Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan akan melihat perkembangan situasi “dengan kepala dingin,” sambil mempersiapkan beberapa alternatif solusi.
Melihat tindakan balasan Kanada itu, Muhammad Habib di CSIS menilai ini saatnya mengamati dengan seksama dampak perang dagang itu terhadap situasi politik dan ekonomi Amerika Serikat.
“Karena jika berdampak signifikan dan menimbulkan gejolak, bukan tidak mungkin pemerintah Trump akan terpaksa meninjau kembali kebijakan tarif itu. Bisa saja ia tetap melanjutkan, menghentikan atau bahkan mengalihkan ke negara lain yang juga memiliki defisit perdagangan dengan Amerika Serikat, meskipun tidak sebesar Kanada dan Meksiko,” sebutnya.
Amerika Serikat mulai Sabtu lalu (1/2) memberlakukan kenaikan tarif pada seluruh impor produk perdagangan dari Kanada dan Meksiko sebesar 25 persen, dan dari China sebesar 10 persen. Presiden Donald Trump menyampaikan keputusan itu hari Jumat (31/1), yang dipertegas juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt dalam jumpa pers.
Sejak masa kampanye Trump telah mengancam untuk menaikkan tarif perdagangan, tidak saja untuk memastikan kerjasama negara-negara yang dikenai tarif guna menghentikan imigrasi ilegal dan penyelundupan bahan kimia berbahaya untuk memproduksi fentanyl; tetapi sekaligus untuk mendorong manufaktur domestik dan meningkatkan pendapatan pemerintah federal.
“Kita tidak ingin konsesi apapun, kita lihat saja apa yang akan terjadi. Kita memiliki defisit (perdagangan) yang besar dengan ketiganya (Kanada-Meksiko-China),” tegas Trump.
imbcnews/voa in/diolah/
