Oleh: Anwar Abbas
Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan
Ketua PP Muhammadiyah
Kondisi ekonomi Venezuela dalam beberapa tahun terakhir benar-benar berada di titik nadir. Inflasi meroket tanpa ampun, daya beli masyarakat terjun bebas, sementara upah pekerja tak lagi sanggup menutup kebutuhan paling dasar.
Rak-rak toko kosong, antrean panjang mengular, dan gelombang migrasi warga Venezuela ke berbagai negara menjadi pemandangan yang nyaris rutin menghiasi berita internasional.
Namun, pertanyaan pentingnya: apakah semua ini murni kegagalan internal Venezuela? Atau ada tangan-tangan global yang sengaja menekan dari luar, dengan alasan yang terdengar manis tapi berujung pahit?
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi keras terhadap Venezuela. Sanksi yang bukan hanya menekan pemerintah, tetapi menghantam langsung kehidupan rakyat.
Produksi minyak, urat nadi ekonomi Venezuela anjlok drastis. Banyak perusahaan tutup, pengangguran meningkat, dan negara kehilangan sumber pemasukan utama.
Amerika Serikat berdalih bahwa sanksi tersebut dijatuhkan demi demokrasi, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi. Venezuela dituduh melakukan kecurangan pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan dikaitkan dengan perdagangan narkotika. Tuduhan-tuduhan ini kemudian dijadikan legitimasi moral di hadapan dunia internasional.
Namun, di balik retorika kemanusiaan itu, tersimpan kepentingan geopolitik yang telanjang mata.
Pertama, Venezuela dinilai terlalu “dekat” dengan Rusia, Kuba, dan Iran, tiga negara yang sejak lama diposisikan Washington sebagai musuh strategis. Kedekatan ini dianggap mengancam kepentingan Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin.
Kedua, dan ini yang paling krusial, adalah soal minyak. Pada tahun 2007, Presiden Hugo Chávez mengambil langkah berani dengan menasionalisasi industri minyak.
Perusahaan-perusahaan raksasa asing seperti ExxonMobil, Chevron, dan Total tidak lagi bebas menguasai sumber daya Venezuela. Mereka dipaksa masuk ke dalam skema perusahaan patungan dengan negara.
Kebijakan ini memicu kemarahan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Nasionalisasi berarti kehilangan akses, kehilangan kendali, dan tentu saja kehilangan keuntungan besar dari salah satu cadangan minyak terbesar di dunia.
Kematian Hugo Chávez ternyata tidak mengakhiri konflik. Nicolás Maduro sebagai penerusnya justru melanjutkan kebijakan yang sama. Inilah yang membuat tekanan dari Amerika Serikat semakin intens dan sistematis.
Sanksi ekonomi pun digunakan sebagai senjata. Bukan peluru, tapi dampaknya tak kalah mematikan. Yang menjadi korban bukan elite politik, melainkan rakyat kecil: buruh, petani, ibu rumah tangga, dan anak-anak.
Atas nama demokrasi, ekonomi dilumpuhkan. Atas nama hak asasi manusia, hak hidup rakyat justru tercekik.
Pada akhirnya, sulit menepis kesan bahwa tujuan sejati Amerika Serikat bukanlah reformasi demokrasi, melainkan kepatuhan politik. Venezuela diharapkan tunduk pada arahan Washington, membuka kembali keran sumber daya alamnya, dan memberi karpet merah bagi kepentingan korporasi global.
Inilah wajah intervensi modern: bukan invasi militer, melainkan tekanan ekonomi. Bukan penjajahan klasik, tetapi dominasi dengan kemasan kemanusiaan.
Dan seperti biasa, rakyatlah yang membayar harga paling mahal.
