BUKITTINGGI – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Menteri Kehutanan, yang dinilai sebagai aktor negara utama di balik bencana ekologis beruntun yang melanda Sumatera Barat.
WALHI menegaskan, tanggung jawab tidak bisa saling dilempar di tengah penderitaan masyarakat akibat banjir dan longsor yang kian masif.
Pernyataan ini muncul menyusul dialog Gubernur Sumbar di salah satu stasiun televisi pada 3 Desember 2025, yang menyebut pemberian izin hak atas tanah oleh Kementerian Kehutanan kepada pihak ketiga sebagai salah satu pemicu banjir dan longsor di Sumatera.
Menurut WALHI, pernyataan tersebut justru menunjukkan upaya “cuci tangan” dari kegagalan tata kelola lingkungan yang telah berlangsung lama.
“Dalam catatan WALHI Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Barat dan Menteri Kehutanan adalah aktor negara utama yang bertanggung jawab atas bencana ekologis di Sumatera Barat.
Jangan berebut cuci tangan di tengah gagalnya pemerintah daerah dan pusat, kini pranata kehidupan masyarakat hancur akibat bencana ekologis,” tegas Direktur Eksekutif WALHI Sumbar, Wengki Purwanto, dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Minggu (14/12).
WALHI menilai, kerusakan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) di Sumatera Barat tidak terjadi secara tiba-tiba.
Lemahnya pengawasan, maraknya tambang ilegal, serta kebijakan yang membuka ruang eksploitasi atas nama investasi disebut sebagai akar persoalan.
Gubernur Sumbar, kata WALHI, tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.
“Bukankah Gubernur Sumatera Barat memberikan rekomendasi agar hutan Sumatera Barat ditebang atas nama investasi? Jangan sembunyi. Bukankah Gubernur juga gagal menjaga hutan yang menjadi kewenangannya sehingga hutan dan DAS hancur akibat tambang ilegal?” ujar Wengki.
Lebih jauh, WALHI juga menyoroti keterlibatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pemberian izin tambang di kawasan rawan bencana.
Kebijakan tersebut dinilai mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sekaligus mempertaruhkan keselamatan masyarakat yang bermukim di hilir.
“Ayo, tunjukkan keberanian dan tanggung jawab,” lanjut Wengki, menantang pemerintah daerah dan pusat untuk berhenti saling menyalahkan dan mulai mengambil langkah konkret.
WALHI Sumbar mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin kehutanan dan pertambangan, penindakan tegas terhadap tambang ilegal, serta pemulihan ekosistem hutan dan DAS yang rusak.
Tanpa perubahan kebijakan yang mendasar, WALHI memperingatkan, bencana ekologis akan terus berulang dan rakyat kembali menjadi korban dari kegagalan negara melindungi lingkungan hidup.
