IMBCNews, Jakarta – Tahun 2025 menjadi fase transisi krusial bagi perekonomian Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mulai menjabat sejak akhir 2024, pemerintah menghadapi tantangan besar: menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global sekaligus mewujudkan ambisi pertumbuhan tinggi hingga 8 persen.
Realitas di lapangan menunjukkan capaian yang moderat. Di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan fluktuasi harga komoditas, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen. Angka ini patut diapresiasi sebagai bentuk resiliensi, meski masih jauh dari target ambisius pemerintah.
Sepanjang 2025, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil tercatat sebesar 5,0 persen. Proyeksi pertumbuhan untuk 2026 diperkirakan berada pada level serupa, dengan peningkatan tipis menjadi 5,1 persen pada 2027.
Pada kuartal pertama 2025, ekonomi tumbuh 4,87 persen secara tahunan (year-on-year), sedikit melambat dibandingkan akhir 2024. Namun, momentum kembali menguat pada kuartal ketiga dengan pertumbuhan mencapai 5,04 persen.
Sejumlah faktor menjadi penopang utama. Konsumsi rumah tangga masih relatif kuat, mencerminkan daya beli yang terjaga. Investasi, khususnya pada hilirisasi sumber daya alam terus mengalir meski belum sepenuhnya mampu mendongkrak nilai tambah secara luas. Di saat yang sama, reformasi struktural yang telah dirintis mulai menunjukkan dampak, meski belum signifikan.
Stabilitas makroekonomi juga terjaga. Inflasi berada pada level rendah dan terkendali, kondisi keuangan relatif longgar, serta ekspor komoditas—terutama nikel dan batu bara—masih menjadi tulang punggung penerimaan negara.
Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporannya menilai Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi di tengah guncangan eksternal, dengan pertumbuhan stabil sebesar 5,0 persen pada 2025.
Bank Dunia turut menyoroti ketahanan tersebut, mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen pada sembilan bulan pertama tahun ini.
Pemerintah pun menaruh harapan besar pada pengembangan infrastruktur digital dan sektor perumahan. Dua sektor ini dipandang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, mempercepat pengurangan kemiskinan, serta menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang yang lebih inklusif.
Namun, di balik angka-angka yang relatif solid itu, muncul catatan penting. Selama beberapa kuartal, pertumbuhan ekonomi berada di bawah level “new normal” pascapandemi. Kondisi ini menandakan bahwa ekonomi Indonesia masih berada dalam fase adaptasi dan belum sepenuhnya kembali ke lintasan pertumbuhan tinggi.
Masalah struktural
Meski stabil, kinerja ekonomi 2025 tidak luput dari kritik. Sejumlah analis menilai pertumbuhan di kisaran 5 persen masih mencerminkan stagnasi struktural. Keterlibatan Indonesia dalam rantai ekonomi global dinilai belum optimal. Ekspor non-komoditas tetap lemah, sementara integrasi dengan pasar internasional berjalan lambat.
Sorotan lain tertuju pada kondisi kelas menengah yang dinilai semakin rapuh. Biaya ekonomi yang tinggi, birokrasi berlapis, perizinan yang rumit, serta ketidakpastian hukum menjadi hambatan utama bagi dunia usaha. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi sulit menjadi inklusif dan berkelanjutan.
Program-program unggulan pemerintahan Prabowo juga menuai perdebatan. Kebijakan makan siang gratis, misalnya, mendapat kritik karena dianggap membebani fiskal dan memperkuat ketergantungan ekonomi pada belanja negara.
Pemerintah membantah anggapan tersebut, dengan menekankan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Secara keseluruhan, meskipun stabilitas terjaga, ekonomi Indonesia pada 2025 dinilai masih terjebak dalam pola pertumbuhan yang medioker. Capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan potensi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi regional.
Menuju 2026
Tahun 2025 membuktikan bahwa Indonesia memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi tekanan global. Stabilitas makroekonomi terjaga, konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama, dan sektor digital menunjukkan perkembangan menjanjikan. Namun, kritik terhadap masalah struktural menegaskan bahwa stabilitas saja tidak cukup.
Memasuki 2026, tantangan terbesar pemerintah adalah mengubah ketahanan menjadi akselerasi. Reformasi struktural yang lebih berani, penguatan keterlibatan global, serta perbaikan iklim usaha akan menjadi kunci untuk keluar dari jebakan pertumbuhan menengah
Dengan demikian, 2025 dapat dikenang sebagai tahun ketahanan—sekaligus pengingat bahwa tanpa reformasi mendalam dan kebijakan yang tepat sasaran, ambisi besar menuju pertumbuhan tinggi akan sulit terwujud..
