IMBCNEWS – JAKARTA – PERNYATAAN pihak tertentu yang mengambinghitamkan cuaca ekstrim sebagai satu-satunya penyebab banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dianggap menyesatkan.
Guru Besar Universitas Sumatera Utara Prof. Muhammad Basyuni S. Hutan,M.si, Ph.D mengemukakan, tumpukan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir merupakan bukti terjadinya degradasi fungsi hutan di ketiga provinsi.
Dilansir Kompas.com (29/12), menurut Basyuni, tumpukan kayu gelondongan kemungkinan dapat terseret banjir akibat erosi parah, pembalakan liar berskala besar, penebangan kayu ilegal, atau praktik pencucian kayu (wood laundering).
Hutan, lanjutnya, berfungsi untuk mengatur tata air. Kanopi pepohonan di hutan bisa menahan 15-25 persen air hujan agar tidak langsung jatuh jatuh ke tanah.
Dari segi porositas, pori-pori akar pohon dapat menyerap puluhan hingga ribuan liter air dan tumpukan kayu gelondongan sebenarnya indikator awal kerusakan ekosistem yang sistemik dan tak terbantahkan.
Bahkan, banyak ditemukan kayu gelondongan dari pohon endemik di Tapanuli, yang menunjukkan adanya rantai
pasok ilegal secara terorganisasi.
“Harusnya sungai itu membawa air jernih, ternyata membawa material-material yang tidak pernah dibayangkan oleh masyarakat ya, seperti pasir, batu, kayu-kayu gelondongan itu banyak yang rapi-rapi,” ujar Basyuni dalam webinar, Sabtu (27/12).
Tim Verifkasi
Sementara itu Kemenhut telah mengirim tim verifikasi dan membentuk tim investigasi gabungan bersama Polri untuk menelusuri asal-usul kayu gelondongan yang ditemukan pascabencana banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.
Basyuni mengkritik narasi “anomali cuaca” sebagai biang kerok banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang disuarakan berbagai pihak, termasuk akademisi.
Ia menilai, siklon tropis Senyar hanya pemicu dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Utara, sementara hilangnya tutupan hutan (deforestasi) dan kegagalan tata ruang menjadi faktor amplifikasi atau penyebabnya, yang mengubah pemicu menjadi bencana besar.
“Ada anomali siklon Senyar yang disalahkan. Jadi, sebenarnya kalau secara jujur, itu tidak ilmiah,” tutur Basyuni.
Daya rusak banjir bandang, kata dia, mengungkapkan hilangnya tutupan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang telah melampaui ambang batas.
Ia menggangap, curah hujan tinggi yang dipicu siklon tropis Senyar hanya akan menyebabkan banjir akibat air sungai meluap, jika luas tutupan hutan di ketig povinsi masih jauh di atas ambang batas.
Mengutip data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), deforestasi di ketiga provinsi tersebut mencapai 1,4 juta hektar selama periode tahun 2016-2025.
Deforestasi disebut hampir merata di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Menyalahkan cuaca saja itu bukan sesuatu yang bijak,” ucapnya.
Terdapat beberapa alasan mengapa banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukanlah bencana alam, melainkan kegagalan tata kelola sistemik.
Pertama, pengabaian daya dukung lingkungan melalui perizinan secara masif yang diterbitkan di hulu daerah aliran sungai (DAS).
Kedua, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Audit ekologis dan verifikasi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) di lapangan tidak berjalan optimal, yang membiarkan pelangagran terjadi.
Ketiga, kebijakan yang tersandera kepentingan modal. Boleh jadi, kolaborasi antara pemodal kuat dan pembuat kebijakan membuat mulus eksplotasi hutan semena-mena berlindung di balik juridis formil.
Dominasi konsesi berbasis komoditas ekstraktif menunjukkan prioritas pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, bukan keberlanjutan ekologis jangka panjang.
Kebijakan ekonomi-politik
Sebelumnya, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi, Uli Arta Siagian menganggap, krisis iklim dipicu kebijakan bercorak ekonomi-politik memperparah dampak banjir bandang di ketiga provinsi.
Siklon tropis Senyar, yang sebenarnya fenomena langka, terbentuk seiring semakin tingginya pemanasan muka air laut akibat krisis iklim.
Siklon tropis yang biasanya terjadi di lautan dan kawasan pesisir, saat ini mulai sering muncul ke daratan akibat krisis iklim.
Di sisi lain, infrastruktur ekologis di daratan, seperti hutan, sudah tidak mampu menahan daya rusak dari siklon tropis.
Infrastruktur ekologis yang rapuh meningkatkan kerentanan dalam menghadapi berbagai ancaman iklim, seperti siklon tropis, La Nina, hingga El Nino.
Sebaliknya, penguatan infrastruktur ekologis menjadi bagian dari upaya adaptasi dan mitigasi krisis iklim. Kerapuhan infrastruktur ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat erat kaitannya dengan deforestasi.
Bahkan, banyak sekali izin usaha yang diberikan pemerintah untuk kegiatan pengelolaan sumber daya alam di Pegunungan Bukit Barisan.
Di antaranya, sektor pertambangan, perkebunan sawit, dan proyek energi. Walhi mencatat lebih dari 600 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang kegiatan eksploitasi sumber daya alamnya memperparah kerapuhan infrastruktur ekologis.
“Jadi memang kebijakan-kebijakan nasional yang menargetkan pertumbuhan ekonomi delapan persen sebenarnya mempengaruhi kerentanan kita dan memicu krisis iklim semakin parah ya,” ujar Uli dalam konferensi pers, Senin (1/12).
Ancam jutaan penduduk
Pada bagian lain Uli menilai, target pertumbuhan ekonomi delapan persen bisa mengancam jutaan penduduk Indonesia dalam empat tahun ke depan, bukan hanya di ketiga provinsi tersebut.
Hal ini mengingat logika pertumbuhan ekonomi senantiasa berupaya menggenjot produksi dan konsumsi secara beriringan. Kenaikan produksi akan berdampak terhadap eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi peningkatan konsumsi.
Ketimbang berkilah-kilah mengambinghitamkan perubahan iklim, sebaiknya para pemangku kepentingan, birokrat berwenang dan para politisi melakukan pertobatan ekologis.
Lakukan investigasi dan audit menyeluruh serta stransparan mungkin pengelolaan kawasan hutan agar anak cucu kita terhindarkan dari bencana berikutnya.
Berkilah-kilah atau berkompromi menutupi aksi-aksi perambahan dan pembukaan kawasan hutan semena-mena hanya akan menanti giliran datangnya bencana lebih besar lagi. (imbcnews/nanangs/sumber diolah: Kompas.com)
