IMBCNews, Jakarta | Kepala desa (Kades) yang punya kemampuan leadership untuk mengembangkan desanya itu sangatlah penting. Seorang kades, tidak hanya bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga seorang kades menjadi guru dan orang tua yang membimbing masyarakat.
Demikian antara lain disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Tomsi menegaskan, pentingnya kepala desa memiliki kemampuan leadership untuk mengembangkan desa itu, karena kades punya peran sebagai guru dan orang tua di lingkungan masyarakat yang dipimpinya.
“Kalau dia selaku kepala desa tidak memiliki kemampuan leadership, walau pun di tingkat desa, maka tidak akan berkembang desa itu,” tegas dan ungkap Tomsi.
Lebih lanjut ia menyoroti isu subjektivitas dan potensi ketidakadilan yang harus diperbaiki dalam proses pendataan masyarakat kurang mampu di desa. Menurutnya, kepala desa yang adil seharusnya mencatat dan memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan afiliasi politik atau dukungan pribadi.
“Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang ini dapat, ini yang lebih miskin tidak dapat, ini dimulai dari pendataan di desa,” tuturnya.
Tomsi juga menekankan akan pentingnya membangun sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, transparan, dan akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan.
Dana desa, sebut dia, harus disadari bukanlah uang pribadi kades sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap pembangunan desa.
Sisi lain Tomsi memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang menunggu pembagian ketika dana desa dikucurkan. “Ini bukan untuk dibagi-bagi begitu saja. Akan tetapi juga harus digunakan untuk manfaat pembangunan desa,” jelas dan harap dia.
Tomsi kemudian menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program. Ini seperti program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang memiliki kegiatan terkait kesehatan ibu dan anak, serta kebersihan di desa. “Berbagai program itu penting mengingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa dan tidak sedikit yang hidupnya kekurangan,” ceplos dia.
Selain itu, Tomsi juga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan penggunaan dana desa maksimal 40 persen. Ini menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.
“Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang berhasil, hanya beberapa yang bisa menghasilkan, yang saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang bisa menghasilkan memiliki penghasilan di atas 5 miliar [rupiah] dalam 1 tahun,” jelas Tomsi.
Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik serta menekankan pada kualitas, keberlanjutan, dan efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, dan evaluasi yang terus-menerus. (Sumber: Republika./diolah)
