IMBCNews, Jakarta | Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa koperasi desa atau kopdes merah putih akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan barang-barang atau komoditas yang disubsidi negara.
Menurut Budi Arie bahwa dalam Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di Provinsi Sumatera Selatan, Selasa, sebagaimana dikutip dari rilis pers kementerian mengungkap, peluang kopdes merah putih nantinya akan menjadi agen penyalur melalui unit bisnis logistik atau distribusi.
Beberapa barang atau komoditas strategis yang disubsidi negara dan akan didistribusikan melalui kopdes merah putih, antara lain sembako, gas LPG, dan pupuk.
Unit bisnis kopdes juga akan menyediakan obat-obatan dan layanan kesehatan melalui unit bisnis lainnya yang dikelola dalam satu ekosistem.
“Karena barang bersubsidi esensinya adalah barang milik publik maka saluran distribusi juga harus milik publik yang dalam hal ini adalah kopdes merah putih,” katanya.
Dalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Selatan, Budi Arie melakukan kunjungan ke Kelurahan Talang Keramat untuk menyaksikan secara langsung pelaksanaan musyawarah desa khusus atau musdesus. Berdasarkan musdesus tersebut telah ditetapkan pendirian Koperasi Kelurahan Talang Keramat.
Budi Arie mengingatkan kepada seluruh kepala desa atau kepala kelurahan agar tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan terkait pembentukan kopdes.
“Jadi tidak usah khawatir. Semua barang yang disalurkan untuk rakyat dari negara akan dapat dikelola melalui kopdes ini,” paparnya.
Terkait dengan keluhan para kepala desa soal biaya notaris pembentukan koperasi, Budi Arie kembali menegaskan bahwa saat ini biayanya sangat terjangkau.
Kementerian Koperasi dan Ikatan Notaris Indonesia (INI), tegas dia, telah menandatangani nota kesepakatan kerja sama untuk percepatan penerbitan akta notaris koperasi dengan biaya sekitar Rp2,5 juta per desa.
Budi Arie menyebut sebelumnya biaya pembuatan akta notaris untuk pendirian sebuah lembaga rata-rata mencapai hingga Rp7 juta.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (26/5), Budi Arie menjelaskan bahwa ide koperasi desa merah putih ini merupakan inisiatif presiden untuk memastikan barang-barang yang disubsidi negara benar-benar sampai ke masyarakat secara efektif dan efisien. Tujuannya agar dana subsidi yang besar tidak sia-sia dan benar-benar tepat sasaran.
Ia menyoroti masalah efisiensi dalam penyaluran subsidi selama ini. Ia mencontohkan subsidi pupuk yang sebesar Rp43 triliun.
Harga pupuk dari pabrik sekitar Rp2.300 per kilogram dan dengan ongkos angkut Rp300—Rp400, harga dibandrol menjadi Rp2.600. Namun, di pasaran harga pupuk bersubsidi bisa melonjak hingga Rp4.800 per kilogram. (Sumber: Antara)
