BUKITTINGGI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan laporan evaluasi pemilihan serentak nasional Kota Bukittinggi 2024 yang bertema kejujuran dalam pemilu, bertempat di Aula Monopoli Hotel Bukittinggi, Rabu (19/2/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Bukittinggi, Satria Putra, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya evaluasi terhadap tahapan pemilu yang telah berlangsung.
“Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah teknis dalam penyelenggaraan pemilu dan merumuskan solusi agar pelaksanaan pemilu di masa mendatang dapat berjalan lebih baik dan efektif,” kata Satria.
Peserta FGD terdiri dari Bawaslu Kota Bukittinggi, Perwakilan Komisioner Kota, Perwakilan PPK dan PPS Pemilu KPU Kota Bukittinggi, Ketua dan Anggota KPU Bukittinggi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, serta ASN di lingkungan KPU Bukittinggi dan sejumlah wartawan.
Narasumber yang hadir dalam acara tersebut antara lain:
Dr. Wendra Yunaldi, SH. MH
Aidil Auliya, S.H.I, M.A Hk
Para narasumber menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi selama penyelenggaraan pemilu.
Beberapa masalah yang diangkat meliputi kendala teknis, kesulitan dalam pengumpulan data, serta ketidaksesuaian regulasi dengan kondisi di lapangan.
Narasumber juga menekankan perlunya kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi dan komunikasi di seluruh lapisan.
Dalam kesempatan tersebut, Hamriadi, S.Sos., ST, wartawan dari Valoranews.com, mengungkapkan laporan warga terkait dugaan pencatutan nama (KTP) untuk dukungan kepada salah satu paslon independen dalam pemilu 2024 yang dilaporkan ke Bawaslu Kota Bukittinggi.
“Dari laporan dugaan kecurangan warga ke Bawaslu Bukittinggi tidak bisa diproses karena warga tersebut tidak berKTP Bukittinggi,” terangnya.
“Hal ini dianggap krusial dalam menyelaraskan kebijakan dan pelaksanaan teknis di lapangan,” tambahnya.
Hasil dari FGD ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan rekomendasi yang lebih baik untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.
Semua peserta menyepakati pentingnya untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di Kota Bukittinggi. (Aa)
