IMBCNews, Depok – Anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Mohamad Nur Hidayat meminta Pemerintah Kota Depok untuk menyusun strategi konkret jangka menengah yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja baru dan berkelanjutan.
“Saat ini kota Depok menghadapi tekanan ganda, di satu sisi pertumbuhan penduduk usia produktif terus meningkat, di sisi lainnya kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja baru yang masuk ke pasar,” ujarnya saat menerima audiensi dari sejumlah anggota KNPI Kecamatan Sukmajaya di Fraksi PKS DPRD Depok, Selasa (23/7/2025).
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok pada Mei 2025 lalu mencatat, jumlah pengangguran mencapai 65.742 orang.
Secara umum, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Kota Depok terdapat pada lulusan SMK/sederajat, yaitu 11,62 persen, menunjukkan ada mismatch antara skill lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja.
“Kondisi ini harus dibaca secara cermat oleh pemerintah daerah. Isu ketenagakerjaan harus jadi perhatian utama dalam RPJMD ke depan,” tegas Hidayat.
Di saat bersamaan, sektor informal seperti UMKM juga masih tertekan akibat melemahnya daya beli masyarakat serta minimnya dukungan dan insentif nyata dari pemerintah,” paparnya.
Ia mengatakan, pasar-pasar tradisional lesu, pedagang UMKM mengeluh omzet turun, sementara lulusan SMA/SMK/sederajat dan perguruan tinggi terus bertambah setiap tahun.
Menurutnya, tanpa intervensi serius dari pemerintah, ketimpangan ini bisa melebar dan memperburuk ketimpangan ekonomi.
“Depok tidak boleh abai. Fenomena nasional ini bisa menjalar sewaktu-waktu jika ekonomi daerah tidak adaptif terhadap dinamika global dan nasional,” katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Hidayat mendorong agar Pemkot Depok menyusun strategi jangka menengah yang konkret dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja baru. Menurutnya, beberapa langkah penting yang bisa dilakukan antara lain:
– Mengembangkan program pelatihan keterampilan kerja yang sesuai kebutuhan industri;
– Mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan (link & match);
– Memberdayakan UMKM secara nyata, bukan hanya seremoni;
– Mendorong pembukaan pusat ekonomi baru berbasis potensi lokal di wilayah pinggiran Depok.
“Kami di DPRD siap mendorong anggaran dan kebijakan untuk membuka ruang kerja baru, tapi eksekusinya harus hadir dari Pemkot. Jangan sampai anak muda kita justru harus ke luar kota atau jadi pengangguran terselubung di kampung sendiri,” tutupnya. (Depok news, diolah)
