IMBCNews – Kota Bekasi – Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi PKB, Alit Jamaludin menjaring suara dan aspirasi konstituen pemilihnya di Taman Anyer Rukun Warga 09 lapangan samping masjid Al Ishlah, Perum Durenjaya, Kelurahan Durenjaya, Bekasi Timur, Kamis (24/4/25).
Hadir pada kegiatan reses kedua (II) Tahun Anggaran 2025 Alit Jamaludin, Endang Kesos (Kesejahteraan Sosial) Kelurahan Durenjaya mewakili Lurah Durenjaya, Yuno Hermawan kepala bagian Kepemerintahan Pemkot Bekasi, Iman staf dari sekretariat DPRD Kota Bekasi serta beberapa tokoh warga masyarakat Perum Durenjaya, Dadang Ginanjar mantan Kepala DisHub (Dinas Perhubungan)
Dalam sesi penyampaian aspirasi, warga ajukan permintaan tentang pematusan kali Bekasi bagi RW 08, RW 09 RW 10, RW 11 dan juga RW 12 serta RW 19. Sebagai penyebab banjir di Kota Bekasi saat ini banyak bangunan liar dan sampah diatas sungai, salah satunya berada di wilayah Rt 04 Rw 08 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur masih ada sedimentasi yang perlu dibersihkan. Selanjutnya warga menginginkan dihidupkan kembali program bedah rumah atau rutilahu (rumah tinggal layak huni) bagi para pensiunan juga warga miskin atau kaum dhuafa.
Selain itu pemberdayaan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) bagi para ibu-ibu PKK yang kini mulai menekuni perkebunan buah dan sayur serta taman obat, dengan permohonan bantuan pemasaran secara online dengan gadget yang umumnya sudah dimiliki banyak kaum ibu rumah tangga.
Hingga masalah penyedotan WC gratis bagi warga Durenjaya yang terdampak banjir, namun oleh BLUD (Badan Layanan Usaha Daerah) UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) PALD (Pengolahan Air Limbah Domestik) telah dijadwalkan Juni 2025, dengan program Sedot WC Gratis menunjang program 100 Hari Kerja Awal Walikota dengan target Zero Complaint (tak ada keluhan).
Alit yang juga Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi, menjawab semua , salah satunya mendorong Pemerintah Kota melakukan pelatihan digital marketing terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
Menurut Alit, pelatihan sumber daya manusia (SDM), terutama pelaku UMKM bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Pasalnya banyak UMKM terkadang masih kesulitan memasarkan produknya
“Saat ini kan era digital, nanti kita dorong Pemkot untuk bantu fasilitasi pelatihan digital marketing bagi UMKM,” ujar Alit
“Pemerintah harus turun, apa yang dibutuhkan hari ini. Ketika masyarakat mempunyai skill bikin kue harus diberikan pelatihan pemasarannya,” imbuhnya.
Sebagai penyebab banjir di Kota Bekasi saat ini banyak bangunan liar dan sampah diatas sungai. Salah satunya berada di wilayah Rt 04 Rw 08 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur masih ada sedimentasi yang perlu dibersihkan.
Atas hal tersebut, anggota DPRD Kota Bekasi, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Alit Jamaludin langsung melakukan pemeriksaan lokasi sedimentasi yang harus dibersihkan.
Selain itu, pria asal Daerah Pemilihan (Dapil) I, Bekasi Timur-Bekasi Selatan itu langsung menghubungi Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi untuk menerjunkan pasukan diwilayah tersebut.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) dan dalam 1 sampai 2 hari kedepan akan di eksekusi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” katanya saat tinjau lokasi.
Wakil ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi menjelaskan bahwa pengangkatan sedimentasi di wilayah tersebut merupakan upaya antisipasi supaya tidak terjadi banjir.
“ini merupakan solusi penanganan banjir yang berada di Duren Jaya. Saya sebagai wakil rakyat dari dapil I wajib untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, karena konstituen saya tidak sedikit,” ucapnya.
Menurut Alit, sejumlah saluran air di kawasan tersebut membutuhkan revitalisasi menyeluruh, terutama kali yang berada di tengah kawasan dan saluran di Jalan Baru yang kondisinya memprihatinkan.
Ia pun mendorong pemerintah, untuk lebih responsif dalam menindaklanjuti aspirasi warga yang sudah berulang kali disampaikan. Menurutnya, infrastruktur dasar seperti saluran air tidak boleh diabaikan karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan persoalan ini. Sudah bertahun-tahun warga mengeluhkan hal yang sama,” pungkasnya. (*)
