Jakarta-IMBCNews – Kendati Pilkada serentak 2024 hanya sebagai instrumen, tetapi sangat penting untuk memastikan bahwa ada sinkronisasi. Bahkan Pilkada serentak merupakan upaya pemerintah dalam menyatukan visi dan misi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono saat menjadi pembicara kunci Dialog Demokrasi The Habibie Center di Jakarta, Rabu (25/9).
“Pilkada serentak hanya sebagai instrumen, tetapi sangat penting untuk memastikan bahwa ada sinkronisasi,” tandas Sugeng pada dialog bertema “Mengawal Pilkada serentak 2024, memperkuat demokrasi lokal”.
Sugeng mengatakan bahwa pilkada serentak merupakan upaya untuk menyeragamkan visi, misi, dan program kerja mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, baik tingkat kota/kabupaten maupun provinsi.
Pada saat pilkada pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020 berlangsung, menurut dia, terjadi beberapa visi dan misi yang tidak sejalan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Untuk itu, lanjut Sugeng, pelaksanaan pilkada serentak setelah pemilu sebagai upaya menyinkronkan visi, misi, dan program kerja agar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dapat selaras.
“Ini adalah ikhtiar untuk bagaimana menyinkronkan, terutama antara visi, misi, tujuan, dan sasaran prioritas program di tingkat nasional dan daerah, baik provinsi atau kabupaten/kota,” tuturnya.
Pada Pemilu 2024 dan pilkada serentak pada tahun ini, kata dia, memang telah dirancang sedemikian rupa. Semua visi dan misi kepala daerah akan mengacu pada visi dan misi Presiden.
“Waktu untuk penetapan sudah berurutan karena Presiden dilantik pada tanggal 20 Oktober, kemudian kepala daerah pada tahun 2025. Jadi, semua bisa menyambung,” katanya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan ada sekitar 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Dialog Demokrasi dibuka dengan sambutan Bendahara Dewan Pengurus The Habibie Center Didit Hidayat A. Ratam. Adapun narasumber adalah Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Tri Agustyati, Ketua Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko dan Ketua Institut untuk Demokrasi dan HAM The Habibie Center. (KS)
