BUKITTINGGI – Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kediaman Resmi Wali Kota Bukittinggi, Jl. Perwira Belakang Balok, dan dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis.
Dalam Musrenbang tersebut, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi menyerahkan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk dibahas lebih lanjut, diterima langsung oleh Ibnu Asis.
Prosesi penyerahan disaksikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Medi Iswandi, Kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra, serta unsur Forkopimda dan berbagai stakeholder dari kalangan akademisi, niniak mamak, instansi vertikal, BUMN/BUMD, dan organisasi kepemudaan.
Wakil Wali Kota Ibnu Asis menegaskan bahwa prioritas pembangunan tahun 2025–2029 diarahkan pada pencapaian visi “Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya”.
Salah satu program unggulan adalah Generasi Gemilang, yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat konektivitas antar sektor pembangunan.
“Peningkatan produktivitas sektor unggulan untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi bentuk nyata kolaborasi dalam proses pembangunan. RPJMD harus disusun secara teknokratis, memperhatikan dokumen RTRW serta diselaraskan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),” ujar Ibnu.
Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis disoroti, termasuk perlunya peningkatan layanan air bersih hingga di atas 40 persen, penyelesaian blueprint drainase sebagai upaya pengurangan banjir secara komprehensif, serta optimalisasi pengelolaan sampah yang masih menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat.
Selain itu, Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya penegakan ketertiban umum (trantibum), serta penguatan penganggaran berbasis kinerja yang menjadi isu krusial untuk mencapai efisiensi dan efektivitas belanja daerah.
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, turut mengingatkan agar penyusunan RPJMD dilakukan secara realistis, dengan muara utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal senada disampaikan Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi, yang menegaskan pentingnya penganggaran yang optimal dan tepat sasaran.
“Jangan sampai ada kesan ‘bareh habih samba ndak lamak’ anggaran habis tapi tidak berdampak,” tegas Medi.
Kepala KPPN Bukittinggi, Khairil Indra, juga memberikan peringatan penting terkait tunggakan pajak oleh OPD.
Jika tidak segera diselesaikan, tunggakan tersebut dapat menghambat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat ke daerah.
Dari data yang dipaparkan, tercatat bahwa porsi belanja pegawai Kota Bukittinggi sebesar Rp137,49 miliar atau 50,91 persen dari total APBD, menjadikannya tertinggi ketiga di Sumatera Barat.
Sementara itu, alokasi belanja infrastruktur baru mencapai Rp106,13 miliar atau 23,68 persen, masih jauh dari ideal minimal 40 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi tahun 2025 ditargetkan mencapai 77,19.
Musrenbang ini menjadi langkah penting dalam menyatukan visi dan program strategis antara pemangku kepentingan untuk mewujudkan Bukittinggi yang lebih maju dan sejahtera di masa mendatang.
Penulis: Alex.jr
(IMBCNews.com/Bukittinggi)
