IMBCNews, Padang – Menjelang masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Tahap II tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat konsolidasi bersama Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-Bipih).
Rapat berlangsung di Asrama Haji Tabing, Kota Padang, Rabu (31/12/2025), sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan pelunasan Bipih Tahap II sekaligus mengedukasi jemaah agar segera menyelesaikan kewajiban pelunasan.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenhaj Sumatera Barat, M. Rifki, dan diikuti oleh Kepala Kantor Kemenhaj kabupaten/kota se-Sumatera Barat serta pimpinan BPS-Bipih.
Konsolidasi ini menjadi bagian dari langkah awal Kementerian Haji dan Umrah, dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji serta peningkatan kualitas layanan kepada jemaah.
Dalam arahannya, Rifki menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik jajaran Kemenhaj maupun perbankan, untuk mendorong optimalisasi pelunasan Bipih Tahap II.
Ia meminta agar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terus diperkuat, terutama bagi jemaah yang mengalami kendala pada tahap pelunasan sebelumnya. meminta agar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terus diperkuat, terutama bagi jemaah yang mengalami kendala pada tahap pelunasan sebelumnya.
“Pelunasan tahap kedua ini diprioritaskan bagi jemaah yang masuk kategori gagal sistem, baik karena kendala jaringan hingga batas akhir pelunasan maupun jemaah yang telah memenuhi istithaah kesehatan tetapi belum sempat melakukan pelunasan,” sebutnya.
Rifki juga menyampaikan bahwa capaian pelunasan Bipih Tahap I di Sumatera Barat menunjukkan hasil yang cukup baik. Hingga penutupan pelunasan tahap pertama pada 23 Desember 2025, realisasi pelunasan di Sumatera Barat telah mencapai 75 persen.
Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 73 persen, meskipun Sumatera Barat masih berada dalam kondisi pascabencana.
“Ini menjadi modal penting sekaligus bukti komitmen jemaah Sumatera Barat dan kerja bersama seluruh pihak di daerah,” katanya.
Selain jemaah gagal sistem, Rifki menjelaskan bahwa pelunasan Bipih Tahap II juga diperuntukkan bagi jemaah penggabungan mahram, baik pasangan suami-istri maupun dengan keluarga kandung, yang memiliki selisih masa tunggu hingga lima tahun.
Ia juga menyoroti kebijakan khusus bagi jemaah lanjut usia (lansia). Berdasarkan data, jumlah jemaah lansia di Sumatera Barat tercatat sebanyak 196 orang atau sekitar lima persen dari total kuota haji.
“Pendamping lansia mendapat porsi khusus,” jelas Rifki.
Tidak hanya itu, Rifki menambahkan bahwa penyandang disabilitas beserta pendampingnya juga memperoleh kesempatan pelunasan pada Tahap II. Kebijakan tersebut merupakan ketentuan baru yang diatur dalam undang-undang penyelenggaraan ibadah haji.
“Sekarang penyandang disabilitas beserta pendampingnya diberikan kesempatan pelunasan pada tahap kedua,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rifki memaparkan potensi optimalisasi jemaah cadangan di Sumatera Barat. Dari kuota cadangan sebesar 40 persen, hasil verifikasi menunjukkan sebanyak 275 jemaah mengundurkan diri dan memilih menunda keberangkatan ke tahun 2027. Kondisi ini membuka peluang bagi Sumatera Barat untuk mengisi kuota hingga 949 jemaah.
“Dengan kerja keras kita bersama, potensi ini insya Allah bisa tercapai. Bahkan jika jumlah pelunasan melebihi kuota, kita siap mengajukan permohonan penambahan kuota ke pusat, apabila ada provinsi lain yang tidak terpenuhi kuotanya,” pungkas Rifki.
Melalui penguatan koordinasi dengan BPS-Bipih, Kanwil Kemenhaj Sumatera Barat berharap proses pelunasan Bipih Tahap II dapat berjalan optimal, sehingga kuota jemaah haji Sumatera Barat tahun 2026 dapat terpenuhi secara maksimal dan pelayanan kepada jemaah semakin meningkat.
