IMBCNews, Namrole_Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dari berbagai praktek korupsi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan (Bursel) dibawah kepemimpinan Bupati La Hamidi dan Wakil Bupati (Wabup) Gerson Eliaser Selsily (LHM-GES), sambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), pada Selasa, 20 Mei 2025 lalu.
“Bursel ini kan dari berbagai hal itu tidak baik-baik saja termasuk dari aspek pandangan Aparat Penegak Hukum (APH). Jadi kehadiran di sana untuk memastikan bahwa Pemkab Bursel akan mendukung segala program KPK untuk Bursel harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, ” kata La Hamidi, kepada sejumlah awak media, Kamis, 22 Mei 2025, di ruang kerjanya.
Ia menjelaskan, tujuan Pemkab bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu soan ke KPK untuk bersilaturahmi sekaligus audensi terkait hasil rapat kordinasi pemantauan program pemberantasan korupsi terintegrasi (MCP, Survei Penilaian Integritas, tematik penyelamatan keuangan dan aset) Pemkab Bursel tanggal 6-7 November 2024 lalu.
“Ada delapan area intervensi itu yang termasuk pada 2024 lalu. Ada 14 rekomendasi KPK yang harus ditindaklanjuti pada waktu itu, namun karena waktu itu kita tidak tahu, mungkin ada satu dan lain hal dan kita sudah tindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari KPK, ” tutur Bupati ketiga Bursel ini.
Orang nomor satu di negeri lolik lalen fedak fena ini menyebut kegiatan MCP yang dilakukan oleh korsupgah wilayah V 3 KPK RI ada delapan area intervensi, yaitu 1. area perencanaan, 2. area penganggaran, 3. area pengandaan barang dan jasa, 4. area pelayanan publik, 5. area pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), 6. area manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), 7. area pengelolaan barang milik daerah dan 8. area optimalisasi pajak daerah, yang terdiri dari 26 indikator dan 62 sub indikator.
“Selain silaturahmi, kami juga minta saran dan arahan dalam upaya mendorong akselerasi pencegahan korupsi melalui MCP KPK RI di Pemkab Bursel, ” ucap LHM.
Alumni Universitas Iqra Buru ini membeberkan hasil soan Pemkab Bursel, mendapatkan respon positif dari KPK dan mereka siap untuk melakukan pendampingan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi ini.
“Jadi KPK mau, tidak ada lagi tindakan korupsi di Bursel, olehnya itu upaya pencegahan itu perlu untuk kita lakukan,” tutur mantan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bursel ini.
Ia mengatakan, Kabupaten Bursel memiliki nilai dengan progres kategori rendah dibandingkan daerah lain, namun kami berkomitmen serta bersemangat untuk meningkatkan capaiannya, dalam hal ini mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Melalui pertemuan ini sebagai instrumen program pencegahan korupsi. KPK akan melakukan pendampingan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka memperbaiki berbagai kekurangan terkait program pencegahan korupsi, ” kata anggota DPRD Bursel tiga periode ini.
