IMBCNEWS|DEPOK – Menutup lembaran tahun 2025 dan memasuki awal 2026, wajah Kota Depok mulai mengalami transformasi di bawah nakhoda baru.
Sejak dilantik pada Februari 2025, pasangan Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah telah melewati masa transisi krusial melalui berbagai program “Quick Wins” yang menjadi janji politik mereka.
Bagaimana capaian pemerintahan mereka dalam kurun waktu kurang lebih 10 bulan ini? Berikut adalah catatan tim redaksi mengenai progres dan tantangan yang masih membayangi Kota Belimbing.
Kesehatan
Capaian: Layanan Puskesmas gratis bagi Calon Pengantin (Catin) sebagai langkah preventif stunting.
Tantangan: Perencanaan RSUD khusus di wilayah Tapos masih menjadi hambatan yang belum terealisasi.
Ekonomi
Capaian: Kebijakan pembebasan PBB bagi warga dengan NJOP di bawah Rp100 Juta, yang sangat membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Tantangan: Implementasi dan penyerapan dana Rp300 Juta/RW dinilai belum merata di seluruh wilayah Depok.
Pendidikan
Capaian: Fokus pada sanitasi sekolah melalui “Gerakan Toilet Layak” di Sekolah Negeri.
Tantangan: Krisis lahan yang menghambat pembangunan gedung Sekolah/Madrasah Negeri baru untuk menampung siswa.
Layanan Publik
Capaian: Reformasi birokrasi dengan mengembalikan pengurusan Adminduk ke tingkat Kelurahan (mendekatkan layanan ke warga).
Tantangan: Masalah klasik kemacetan di jalan-jalan utama Kota Depok yang hingga kini belum menemukan solusi permanen.
Lingkungan
Capaian: Pelaksanaan proyek Improvement of Solid Waste Management Program (ISWMP) untuk modernisasi pengolahan sampah.
Tantangan: Kondisi TPA Cipayung yang tetap berada dalam status kritis akibat volume sampah yang melebihi kapasitas.
Di awal masa jabatannya, Supian-Chandra tancap gas dengan menyasar sektor kesehatan dan ekonomi kerakyatan.
Salah satu yang paling dirasakan manfaatnya adalah Puskesmas Gratis bagi Calon Pengantin (Catin).
Program ini tidak hanya sekadar formalitas, namun menjadi upaya preventif pemkot dalam menekan angka stunting sejak dini.
Di sektor fiskal, keberanian Pemkot Depok membebaskan PBB bagi NJOP di bawah Rp100 Juta mendapatkan apresiasi luas dari warga kelas menengah ke bawah.
“Langkah ini adalah bentuk nyata kehadiran negara di tengah kesulitan ekonomi warga,” ujar Supian Suri dalam salah satu rapat koordinasi bulan lalu.
Sektor pendidikan juga tak luput dari perhatian melalui Gerakan Toilet Layak di Sekolah Negeri.
Perbaikan fasilitas sanitasi di puluhan SD dan SMP negeri menjadi bukti komitmen mereka terhadap kenyamanan belajar siswa.
Selain itu, birokrasi yang sebelumnya dianggap sentralistik kini mulai dicairkan dengan pengembalian beberapa layanan administrasi kependudukan ke tingkat Kelurahan.
Infrastruktur dan Sampah: Pekerjaan Rumah yang Masih “Berproses”
Meski unggul di sektor layanan sosial, tantangan berat masih terlihat pada program yang bersifat infrastruktur skala besar.
Masalah menahun seperti TPA Cipayung masih menjadi titik lemah. Walaupun proyek Integrated Solid Waste Management Program (ISWMP) sedang berjalan, realisasi pengolahan sampah modern ini baru diprediksi akan optimal sepenuhnya di pertengahan 2026.
Demikian pula dengan janji Dana Rp300 Juta per RW. Program ini masih dalam tahap verifikasi ketat untuk memastikan akuntabilitas anggaran di tingkat komunitas, sehingga penyerapannya belum merata di seluruh wilayah Depok.
Di bidang pendidikan menengah, rencana pembangunan Sekolah/Madrasah Negeri Baru masih terganjal proses pembebasan lahan yang cukup alot di beberapa kecamatan padat penduduk.
Berdasarkan data dari Lembaga Survei Vinus (Juni 2025), publik memberikan rapor hijau pada bidang Kesehatan (60,3%) dan Pelayanan Publik (58,6%). Namun, angka ini berbanding terbalik dengan sektor Transportasi dan Ketenagakerjaan.
Kemacetan di jalan-jalan utama Depok masih menjadi keluhan utama warga yang merasa belum ada solusi drastis dari pemerintah kota.
Tahun pertama kepemimpinan Supian-Chandra adalah tahun “fondasi”. Keberhasilan mengeksekusi program jangka pendek patut diapresiasi, namun warga Depok kini menanti realisasi proyek strategis seperti penanggulangan banjir terintegrasi dan pembangunan RSUD Khusus Ginjal di Tapos yang masih dalam tahap perencanaan.
Akankah 2026 menjadi tahun pembuktian bagi janji-janji besar yang belum tuntas?
Warga Depok tentu akan terus menagih aksi nyata dari jargon “Perubahan untuk Depok Maju” yang diusung pasangan ini.(*)(imbcnews)
