IMBCNews,-Jakarta- Pemerintah Vietnam memangkas kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22, atau akan menghapus satu dari lima pekerjaan sektor publik dalam upaya meningkatkan efisiensi.
Terinspirasi oleh kebijkan Presiden baru AS Donald Trump yang dilantik 20 Januari lalu, RAPBN Vietnam yang akan diajukan ke parlemen beberapa hari mendatang akan menghemat miliaran dollar AS atau triliunan mata uang Vietnam, dong.
Meski demikian, rencana tersebut memicu keresahan para pegawai yang khawair bakal terkena pemecatan massal kehilangan pekerjaan.
Pemimpin tertinggi Vietnam To Lam mengatakan, lembaga negara tidak boleh menjadi tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang lemah.
“Kalau ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor,” ungkap Lam pada Desember 2024, dikutip dari kantor berita AFP, Senin (10/2).
Reformasi birokrasi yang digambarkan sebagai “revolusi” oleh para pejabat senior akan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22.
Media, pegawai negeri, polisi, dan militer semuanya akan menghadapi pemangkasan dari hampir dua juta orang bekerja di sektor publik pada 2022, dan satu dari lima pekerjaan ini akan hilang dalam lima tahun ke depan.
Dari pemangkasan tersebut, 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawarkan untuk pensiun dini, namun belum ada kejelasan tentang bagaimana target itu akan tercapai.
Menurut Thanh, nama samaran untuk melindungi identitasnya, mengatakan, kariernya selama 12 tahun sebagai produser TV dihentikan bulan lalu.
Saluran berita yang dikendalikan negara tempat dia bekerja kini ditutup, satu dari lima penyiar telah dihentikan, dan ayah dua anak itu diberi pemberitahuan dua minggu.
“Sangat menyakitkan untuk membicarakannya,” kata pria berusia 42 tahun itu yang kini beralih profesi menjadi sopir taksi.
Bertumbuh 7,1 persen 2024
Vietnam yang mengalami pertumbuhan ekonomi luar biasa, sebesar 7,1 persen pada 2024, menjadi pusat manufaktur global dan sangat bergantung pada ekspor, menargetkan pertumbuhan delapan persen tahun ini.
Namun, kecemasan meningkat terhadap potensi kerentanan negara itu terkait wacana kenaikan tarif bea masuk yag akan diberlakukan AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Vietnam menargetkan untuk menjadi negara berpendapatan menengah pada 2030, lalu melompat ke jajaran negara berpendapatan tinggi pada 2045.
“Mereka benar-benar ingin mencapai tujuan itu,” kata Nguyen Hong Hai, akademisi Vietnam Fulbright di Universitas Amerika di Washington DC.
Pihak berwenang mengatakan, penghematan anggaran belanja Vietnam dari hasil pemangkasan kabinet tersebut bisa mencapai 4,5 miliar dollar AS (Rp 72,5 triliun) selama lima tahun ke depan, meskipun ada biaya lebih dari 5 miliar dollar AS (Rp 80 triliun) untuk paket pensiun dan pesangon.
Berbeda dengan rezim pemerintahan RI di bawah Prseiden Prabowo Subianto (2024 – 2029) yang justeru menambah jumlah menteri dari 32 di era Presiden Jokowi sebelumnya menjadi 48, belum lagi, lima pejabat setingkat menteri dan 56 wakil menteri, sehingga total anggota kebinet Merah Putih berjumlah 109.
Untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah memangkas Rp306,7 triliundari total anggaran APBN 2025 sebesar atau persen.
Pos anggaran terbesar yang dipangkas adalah pembelian alat tulis (90 persen), belanja percetakan souvenir (75,9 persen), sewa gedung, kendaraan dan peralatan (73,3 persen), belanja barang yang tidak prioritas (59,1 persen).
Selebihnya, anggaran seremonial (56,9 persen), perjalanan dinas (53,9 persen), kajian dan analisis (51,5 persen), rapat dan seminar (54 persen), jasa konsultan (45,7 persen, honor dan jasa profesi (40 persen), infrastruktur (34,3 persen), peralatan dan mesin (28 persen), diklat dan bimtek (29 persen), lisensi aplikasi (21,6 persen), bantuan pemerintah (16,7 persen), pemeliharaan dan perawatan (10,2 persen).
Selain jumlah kabinet yang gemuk, pengeluaran APBN yang besar termasuk untuk pembangunan IKN Rp48,8 triliun untuk periode (2024 – 2029) yang dialokasikan dari APBN 2025 sebesar Rp12 triliun dan program makan siang bergizi gratis (MBG) Rp71 triliun untuk menyasar 19,47 juta penerima manfaat.
Lain padang, lain belalang, lain Vietnam, lain pula Indonesia terkait kiat melakukan efisiensi melalui pemangkasan anggaran. (imbcnewsTheo/Sumber diolah: AFP/)
