BUKITTINGGI – Staf Ahli Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Saiful Bahri, S.Sos., M.M., bersama dengan Ketua DPRD Kota Bukittinggi H. Syaiful Efendi, Lc., MA, secara resmi membuka Diskusi Publik dengan tema “Memperkuat Mediasi, Memperkokoh Kerukunan” pada Selasa (21/1/2025) pagi, bertempat di Istana Bung Hatta, Kota Bukittinggi.
Kegiatan juga dihadiri Staf Ahli Pemko Bukittinggi Drs. Johni, serta Rektor UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang diwakili oleh Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Prof. Syofyan Razi dan Rektor Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi.
Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina dan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, antara lain Mediator PUSAD Paramadina Ismail Al-‘Alam yang melaporkan inisiatif mediasi yang telah dilakukan selama lima tahun terakhir.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat Sultanul Arifin yang membagikan pengalaman mediasi dalam kasus kebebasan beragama, serta Kepala Kemenag Kota Bukittinggi Sultanul Arifin yang menjelaskan urgensi mediasi dalam konteks kerukunan umat beragama di Bukittinggi.
Selain itu, Ketua MUI dan Wakil Ketua FKUB Kota Bukittinggi, Dr. Aidil Alfin, MA, juga turut membahas pentingnya mediasi dalam menjaga kerukunan umat beragama.
Acara ini diikuti oleh sekitar 100 peserta yang berasal dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), alumni lokalatih mediasi, serta berbagai pihak terkait.
Diskusi ini diadakan dengan latar belakang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kerukunan, yang tercermin dalam konflik-konflik berbasis agama yang sering kali melibatkan kekerasan, serta permasalahan terkait pendirian rumah ibadat yang kerap memicu ketegangan antar kelompok.
Saiful Bahri dalam sambutannya menekankan bahwa mediasi bukan hanya sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai pendekatan yang diharapkan dapat membangun kerukunan dan harmoni dalam masyarakat.
“Mediasi diharapkan bisa menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis, dengan mengedepankan dialog baik dalam keluarga maupun komunitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ihsan Ali Fauzi, Ph.D., Direktur PUSAD Paramadina, menjelaskan bahwa lembaganya memiliki kepedulian besar terhadap keberagaman dan kerukunan umat beragama.
Ia menambahkan bahwa PUSAD Paramadina sudah mengadakan beberapa kegiatan lokalatih mediasi, termasuk di Bukittinggi, sebagai langkah awal dalam mewujudkan kerukunan yang lebih solid di Indonesia.
“Komnas HAM juga memiliki peran penting dalam mengelola konflik dan penanganan hak asasi manusia yang menjadi inspirasi bagi kami,” jelasnya.
Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi praktis, tetapi diharapkan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan untuk memperkuat mediasi dalam penyelesaian konflik di Kota Bukittinggi dan daerah lainnya.
Sebagai bagian dari rangkaian program PUSAD Paramadina, kegiatan mediasi ini juga berfokus pada pentingnya pengarusutamaan dan pelembagaan mediasi dalam upaya memperkokoh kerukunan antar umat beragama.
Sebagai penutup acara, dilakukan pengukuhan Rumah Mediasi Provinsi Sumatera Barat yang diketuai oleh Ali Rahman, SH., sebagai langkah konkret dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di tingkat lokal. (Aa)
