IMBCNews, Bandung | Dewan Pimpinan Wilayah Syarikat Islam (DPW SI) Jawa Barat mengelar Halal Bihalal yang berlangsung meriah dan penuh hidmat. Ribuan warga SI hadir, termasuk Menteri Koperasi RI Dr. Ferry Juliantono, S.E. Ak., M.Si. Acara digelar di Masjid Al Jabbar, Kota Bandung, Ahad (29/3).
Dalam sambutan sekaligus tausiyahnya, Ferry Juliantono antara lain menyebut bahwa acara ini menegaskan makna penting keadilan ekonomi dan kekayaan atau harta sebagai alat perjuangan SI untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta’ala.
Ia menegaskan, harta bukanlah tujuan akhir. “Harta kekayaan itu, jangan hanya berkutat dan beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Namun juga, harus terdistribusikan secara luas hingga ke masyarakat bawah atau mereka yang berekonomi lemah,” ungkap Ferry yang juga Sekretaris Jenderal SI Pusat.
Menurutnya, ekonomi tidak dibenarkan kalau hanya berputar di kalangan orang kaya. “SI menolak kalau ekonomi itu hanya dikuasai kalangan elit sementara masyarakat bawah kesusahan mengembangkan usahanya. SI sejak berdirinya berjuang agar masyarakat tingkat bawah dapat diangkat derajatnya melalui pengembangan usaha agar ekonominya lebih baik. Kalau sudah berhasil, dapat pula membantu orang lain yang masih kesusahan,” sebut Ferry.
Lebih lanjut ia mengemukakan, tugas pokok SI bertujuan pada keadilan ekonomi yang fokusnya adalah mengembangkan ekonomi berbasis syariah. “Hal yang sejalan dengan ekonomi syariah diusung pemerintah, adalah ekonomi yang berkeadilan. Ini, untuk mencegah harta hanya berputar pada segelintir orang dengan pendekatan prinsip zakat dan infaq,” terangnya.
Ferry menjelaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian pencegahan ekonomi yang masif dan hanya berputar di kalangan elite. “KDKMP digagas untuk menjadikan kekuatan ekonomi dari bawah, dari perdesaan, yang bertujuan pada keadilan ekonomi. Hal ini memiliki kesamaan dengan misi da’wah Syarikat Islam dan tentunya kita harus mendukung,” ajaknya.
Peran KDKMP, sebut Ferry dirasakan langsung oleh masyarakat, antara lain melalui kegiatan penyediaan sembako murah: KDKMP berfungsi sebagai rantai distribusi barang kebutuhan pokok seperti minyak, beras, gula sehingga harga di tingkat kelurahan dan perdesaan lebih stabil dan terjangkau karena memotong jalur tengkulak.
Ada pun akses permodalannya, rinci dia, bahwa masyarakat perdesaan dan pelaku UMKM dapat mendapatkan akses modal usaha yang lebih mudah dan berbasis syariah. “Sistem permodalannya tanpa harus terjebak pinjaman ilegal atau rentenir,” tegasnya.
Ia menambahkan, sebagai penyalur produk lokal peran KDKMP bertindak sebagai pembeli atau penampung hasil bumi/kerajinan warga desa untuk dipasarkan ke luar wilayah, sehingga pendapatan petani dan pengrajin meningkat.
Kemudian sitem manajemen KDKMP memacu terjadinya digitalisasi hingga perdesaan terpencil melalui layanan berbasis aplikasi. “Sehingga warga dapat melakukan transaksi pembayaran listrik, pulsa dan kuota internet, hingga transfer uang dengan lebih cepat tanpa harus pergi ke kota,” sebut Ferry.
Pada acara yang bertema ‘Memperkokoh Silaturrahmiim Melalui Da’wah Ekonomi’ selain dimeriahkan warga SI tingkat DPW Jabar, DPD dan DPC hingga Anak Cabang SI, juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat yang diwakili Kabid Kesra, Wakil Ketua MUI Jabar, Pimpinan DKM Masjid Al Jabbar, Ketua Laznas llham Kholik dan tokoh masyarakat se-Jabar serta kalangan lainnya. (EDS/Asy3003: lpt/lpg)
