Jakarta-IMBCNews – Institute For Essential Services Reform (IESR) menggelar lokakarya bertajuk “Strategi Penurunan Emisi Metana Serta Praktik Keberlanjutan Perusahaan (SDG). di Sektor Energi”.
Deputi Chief Executive Officer IESR, Erina Mursanti menyebutkan metana memiliki potensi pemanasan global 80 kali lipat lebih tinggi daripada karbon dioksida (CO-2) dalam periode 20 tahun.
“Efek cepat penurunan emisi metana adalah langkah efektif untuk memperlambat laju pemanasan global dengan manfaat yang bisa dirasakan dalam hitungan tahun (bukan dekade, seperti pada pengurangan (CO-2),” ujar Erina pada lokakarya di Jakarta, Kamis (9/7).
Menurut dia, kebocoran metana sejatinya adalah hilangnya energi yang memiliki nilai ekonomi. Menurunkannya berarti meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat tata kelola, dan menaikkan daya saing perusahaan.
“Dampak pada SDGs, pengelolaan metana berkontribusi langsung pada pencapaian target SDGs, mulai dari aksi iklim, energi berkelanjutan, hingga peningkatan kualitas udara,” kata Erina Mursanti.
Wakil Ketua Umum Bidang ESG & GMP APBI-ICMA, Ignatius Wurwanto menyampaikan, perspektif industri pertambangan batubara terkait tantangan dan strategi penurunan emisi metana.
Dalam paparannya, dia menekankan bahwa upaya penurunan emisi metana di pertambangan batubara perlu dilakukan secara bertahap, berbasis data, dan memperhatikan karakteristik teknis kegiatan pertambangan.
“Tantangan di subsektor batubara tidak sederhana, terutama karena pengukuran emisi metana masih membutuhkan metodologi, faktor emisi, sistem pelaporan, serta mekanisme verifikasi yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha,” jelasnya.
Wurwanto juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang telah menyusun peta jalan inventarisasi emisi GRK pada badan usaha pertambangan minerba. Roadmap tersebut mencakup penyusunan pedoman teknis pada 2024, penyiapan perangkat dan regulasi pada 2025, uji terap inventarisasi pada 2026, kajian mitigasi pada 2027, penyusunan regulasi tata laksana penurunan emisi pada 2028, hingga pelaksanaan tata laksana pada 2029.
“Dari sisi industri, langkah yang dapat mulai diperkuat antara lain peningkatan efisiensi operasional, perbaikan tata kelola pelaporan, pengembangan faktor emisi yang sesuai dengan karakteristik batubara Indonesia, serta studi kelayakan atau proyek percontohan untuk teknologi mitigasi, termasuk pengelolaan coal mine methane pada lokasi yang relevan,” papar Wurwanto.
Melalui forum ini, dia menegaskan komitmennya untuk terus terlibat dalam dialog konstruktif bersama pemerintah, lembaga riset, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Penurunan emisi metana perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses transisi yang terukur, berbasis sains dan data, serta tetap mempertimbangkan keberlanjutan operasional, ketahanan energi, dan kontribusi sektor pertambangan bagi perekonomian nasional,” pungkasnya. (*)
