Foto: Penerbit Filosofis
IMBCNEWS|JAKARTA — Center for Policy and Culture Lab bersama ILUNI UI FIB, Kementerian PPN/Bappenas, Galeri Pembangunan Indonesia, dan AKPO menggelar diskusi dan bedah buku Prahara di Lembah Parau karya Mohamad Irfan pada Sabtu (11/7/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Kementerian PPN/Bappenas tersebut, para pembicara menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman kutukan sumber daya alam (resource curse).
Acara yang dipandu oleh Ahmad Karim, seorang Antropolog sekaligus Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas selaku moderator ini, menghadirkan Mohamad Irfan sebagai penulis utama buku “Prahara di Lembah Parau”.
Jalannya bedah buku turut diulas secara mendalam oleh narasumber lintas sektor naras, mulai dari Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas Didik Darmanto; Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK sekaligus Ketua Umum ILUNI UI SIL Andre Notohamidjojo, eks Jurnalis Kumparan Wisnu Prasetiyo, hingga Aktivis Lingkungan, Ginanjar Ariyasuta.
Ketua ILUNI FIB Universitas Indonesia, Visna Vulovik, menilai bahwa kegiatan bedah buku ini merupakan momentum penting untuk merefleksikan kembali nilai keadilan dan kemanusiaan di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa rentetan persoalan yang terjadi di tanah air harus menjadi perhatian serius pemerintah dengan mengedepankan keberpihakan yang nyata kepada rakyat kecil.
”Untuk merefleksikan hal tersebut, banyaknya masalah di Indonesia perlu menjadi perhatian pemerintah dan ada keberpihakan kepada rakyat kecil. Pemerintah wajib membentuk kebijakan yang konkret dan aplikatif terkait pengelolaan tambang dan K3 yang dapat menyejahterakan rakyat,” ujar Visna dilansir dari metropolitanpost.
Ia juga mendesak pemerintah agar belajar dari sejarah masa lampau dalam menyusun kebijakan tertulis yang berpihak kepada masyarakat luas, bukan kepada kepentingan kapitalis, demi mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Disisi lain, Ketua Umum ILUNI UI SIL sekaligus Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamidjojo, mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam kutukan sumber daya alam seperti yang dialami oleh beberapa negara Afrika, seperti Nigeria dan Sierra Leone.
Eksploitasi yang tidak terarah dinilai dapat memicu kemiskinan, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan yang parah.
“Kita harus mulai bergeser pada pembangunan sumber daya manusia, bukan pada pembangunan sumber daya alam saja. Harus ada shifting,” ujar Andre.
Ia menambahkan bahwa melalui perencanaan kebijakan seperti RPJMN dan RKP, pemerintah terus berupaya merumuskan langkah strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat, termasuk penguatan sektor literasi dan perlindungan terhadap profesi guru.
Sementara itu, Aktivis Lingkungan Ginanjar Ariyasuta mengkritisi ambisi transisi energi saat ini yang dinilai masih mewariskan ketidakadilan struktural era energi fosil.
Ginanjar menyoroti proyek hilirisasi nikel untuk baterai kendaraan listrik yang nyatanya masih memanfaatkan pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara (captive coal) dalam skala besar.
Ginanjar juga menyoroti ketimpangan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja, di mana sekitar 59 hingga 60 persen angkatan kerja muda kini terserap di sektor informal tanpa jaminan sosial dan keselamatan kerja yang memadai.
“Harapannya, ketika kita berbicara transisi energi, termasuk di dalamnya adalah keadilan ekologi dan keadilan pekerjaan, tidak cuma untuk pertumbuhan ekonomi semata,” tegasnya.
Di sisi lain, jurnalis Wisnu Prasetiyo menekankan bahwa potret kelam ketenagakerjaan masa lalu masih relevan dan terus berulang.
Ia mengaitkan sistem kerja paksa di Tambang Ombilin pada tahun 1921 dengan kasus modern seperti pengurungan pekerja kelapa sawit di Langkat.
Wisnu mengingatkan pentingnya pemerintah belajar dari sejarah agar regulasi ketenagakerjaan benar-benar berpihak pada buruh.
“Sejarah yang terjadi adalah sejarah yang selalu berulang soal hal-hal buruk. Makanya belajar dari sejarah adalah belajar supaya hal tersebut tidak terulang lagi,” kata Wisnu.
Pada sesi tanya jawab, diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai sorotan tajam dari peserta.
Pertayaan pertama, Ernita dari komunitas pelari Kumparan yang juga seorang pendidik, menyatakan keprihatinannya terhadap nasib generasi muda dan kesejahteraan guru yang banyak terjerat pinjaman online akibat upah minim, padahal guru bertanggung jawab membentuk karakter bangsa.
Ernita juga menanyakan kesesuaian metodologi riset sejarah dalam novel ini dengan arsip VOC di Belanda agar tidak terjadi penggiringan sejarah.
Selain itu, ia mempertanyakan apakah proyek energi terbarukan saat ini justru merusak lingkungan.
Menjawab Ernita, Ginanjar Ariyasuta membenarkan bahwa banyak proyek transisi energi, seperti hilirisasi nikel, justru merusak lingkungan karena masih membangun pembangkit batu bara berskala besar.
“Seharusnya energi itu menjadi hak, ya, menjadi hak dan negara itu tugasnya adalah memenuhi kebutuhan energi dari masyarakatnya,” tutur Ginanjar.
Sementara Andre Notohamidjojo menjelaskan bahwa Bappenas telah menyusun peta jalan pendidikan untuk memperkuat posisi, peran, dan kesejahteraan guru, serta menjadikan literasi sebagai prioritas nasional.
Wisnu Prasetiyo menambahkan bahwa regulasi jam kerja dan upah harus diperbaiki agar sejarah buruk ketenagakerjaan tidak terus berulang.
Pertayaan kedua, Oktar yang merupakan seorang buruh swasta, menilai buku ini sebagai karya realisme sosial yang mengadu keberpihakan kepada kaum tertindas.
Oktar mengkritisi lemahnya literasi digital generasi muda, mahalnya harga buku akibat pajak pemerintah, serta dampak kapitalisme yang hanya berfokus pada akumulasi modal dan perusakan lingkungan.
Ia juga menyoroti bagaimana sejarah sering digunakan oleh penguasa untuk menindas rakyat, seperti eksploitasi lahan pertanian menjadi kebun dan minyak, serta berharap ruang diskusi ini bisa meningkatkan kesadaran kritis masyarakat.
Penulis buku, Mohamad Irfan, merespons pertanyaan para peserta dengan menjelaskan bahwa karyanya merupakan inspirasi untuk menggambarkan situasi sosial, politik, dan ekonomi masa kolonial serta relevansinya dengan masa kini.
Tokoh di novelnya diangkat dari pengalamannya sendiri saat menjadi mahasiswa yang melakukan live in dan menjadi organizer buruh di Tangerang.
Irfan menyepakati pentingnya evaluasi kebijakan pemerintah sebelum melakukan revisi undang-undang.
Ia juga menekankan perlunya memperkuat budaya diskusi mendalam agar gerakan buruh dan lingkungan bisa bersinergi dan tidak mudah diadu domba.
Di akhir sesi, Irfan membacakan kutipan novelnya yang menggambarkan represi struktural pemilik modal terhadap para pekerja.
“Sejak tambang-tambang itu dimulai, para pemilik pertambangan telah mengendalikan kekuasaan pemerintah setempat. Dan sekarang dalam keadaan darurat, mereka mendatangkan militer setempat dan menggunakan secara terang-terangan untuk memukul mundur para pemogok dan memaksa mereka untuk kembali bekerja,” pungkasnya.
Sebagai penutup rangkaian acara, para peserta juga diajak mengikuti tur edukasi di Galeri Pembangunan Indonesia untuk mengenal lebih dekat nilai sejarah serta arsitektural dari bangunan cagar budaya tersebut.(*)
(imbcnews/taufik)
