IMBCNEWS – Kairo, Mesir – Dalam pidato Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 D-8, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa kita harus terus mengadvokasi tatanan global yang lebih adil berdasarkan hukum internasional, inklusivitas, keadilan, dan kemakmuran bersama. Agar representatif global south bisa terpenuhi oleh D-8, persatuan harus menjadi dasar dari kerja sama antara delapan negara anggota. Selanjutnya Prabowo Subianto mengajak anggota delapan negara berkembang yang tergabung dalam forum D-8 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi mendukung dan memberi bantuan Palestina.
Saat menyampaikan pidato di depan pimpinan negara anggota D-8, Presiden menekankan bahwa tanpa persatuan dan tanpa mengatasi perbedaan, kelompok D-8 tidak bisa kuat dalam menghadapi situasi geopolitik yang saat ini sedang terjadi.
“Kita mengatakan bahwa kita mendukung Palestina, tetapi jika kita lemah, bagaimana kita bisa mendukung Palestina? Oleh karena itu, Yang Mulia, mari kita memanfaatkan kolaborasi kita. Kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden Prabowo dalam KTT D-8 di Istana Kepresidenan, New Administrative Capital Kairo, Mesir, Kamis (19/12/24)
Presiden mengatakan bahwa upaya yang harus ditempuh dalam mendorong perekonomian dapat dilakukan melalui kekuatan industri dan teknologi. Selain itu, Prabowo mengajak agar kelompok D-8 bisa bersama-sama membuat dunia Muslim menjadi dunia yang makmur dan dapat mengatasi kemiskinan.
Presiden RI juga mengajak agar setiap negara bisa mengesampingkan perbedaan untuk akhirnya bisa mencapai persatuan visi yang kuat dalam berbagai
bidang untuk kemakmuran masyarakat.
“Mari kita bersatu untuk membuat D-8 katalis untuk perubahan positif untuk menjadi pemenang bagi aspirasi Dunia Selatan dan bagi umat Muslim,” kata Prabowo.
Sebagaimana Indonesia bersiap menghadapi masa depan, Prabowo menegaskan kembali keteguhan komitmen dengan visi bersama ini. Presiden meminta agar kelompok D-8 bisa menjadi mercusuar harapan bagi semua bangsa dan dunia.
Prabowo menyebutkan D-8 kini sudah menjadi representatif dan gerakan global south atau negara berkembang menciptakan kesetaraan sehingga tata kelola yang perlu diperhatikan tidak hanya terkait sektor ekonomi, tetapi juga menyentuh sektor lainnya.
Diketahui Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 di Kairo, Mesir, pada 17-19 Desember 2024. Lawatan ini adalah kunjungan pertama Presiden RI ke Mesir dalam 11 tahun terakhir atau sejak 2013.
Di Kairo, Presiden Prabowo dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Republik Arab Mesir, Abdel Fattah El-Sisi, di Istana Kepresidenan Al Ittihadiyah. Selain agenda bilateral, Presiden Prabowo juga akan menghadiri KTT D-8 yang digelar di Kairo, Mesir. Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah serah terima jabatan Ketua D-8 dari Mesir kepada Indonesia untuk periode 2026-2027.
Turut mendampingi Presiden dalam KTT D8 yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir Lutfi Rauf.
Apa Itu D-8?
Dikutip dari situs resmi D-8, kelompok negara berkembang D-8 merupakan organisasi kerja sama ekonomi antara negara-negara berkembang dengan penduduk mayoritas Muslim yakni Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Pembentukan Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 secara resmi diumumkan melalui Deklarasi Istanbul pada KTT Kepala Negara/Pemerintahan pada tanggal 15 Juni 1997.
Tujuan D-8 adalah meningkatkan posisi negara-negara anggota dalam ekonomi global, mendiversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, dan meningkatkan standar hidup. Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 merupakan organisasi global dan bukan regional, sebagaimana tercermin dalam komposisi anggotanya, (situs resmi organisasi ini).
Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 merupakan forum yang tidak berdampak buruk pada komitmen bilateral dan multilateral negara-negara anggota, yang berasal dari keanggotaan mereka di organisasi internasional atau regional lainnya. Gagasan kerja sama antarnegara berkembang Muslim utama ini berasal dari Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Perdana Menteri Republik Turki saat itu, dalam Seminar tentang “Kerja Sama dalam Pembangunan” yang diselenggarakan di Istanbul pada bulan Oktober 1996.
Kelompok tersebut membayangkan kerja sama antarnegara yang membentang dari Asia Tenggara hingga Afrika. Perwakilan dari Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, dan Pakistan menghadiri Seminar tersebut. Konferensi ini merupakan langkah awal menuju pembentukan D-8 dan baru setelah serangkaian pertemuan persiapan, Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 resmi dibentuk dan memulai kegiatannya dengan Deklarasi Istanbul pada 15 Juni 1997.
Seperti yang dinyatakan oleh D-8 Facts and Figure Publication: “Tujuan D-8 adalah untuk memperbaiki posisi negara-negara berkembang dalam ekonomi dunia, melakukan diversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengembalian keputusan tingkat internasional, dan memberikan standar hidup yang lebih baik. Bidang kerja sama utama meliputi keuangan, perbankan, pembangunan pedesaan, sains dan teknologi, pengembangan kemanusiaan, pertanian, energi, lingkungan, dan kesehatan. (*)
imbcnews/ant/diolah
