Jakarta-IMBCNews- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Peluncuran dan Talkshow Literasi Konstitusi Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 pada Senin (16/12/2024) di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta. Kegiatan yang dibuka Wakil Ketua MK Saldi Isra diharapkan meningkatkan literasi masyarakat tentang MK.
Saldi menyampaikan kegiatan peluncuran ini merupakan bentuk komitmen untuk menggerakkan internal, selain menyelesaikan pekerjaan. Sejak 2019, berkomitmen bersama ini berlangsung dari tahun ke tahun, ditulis oleh para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.
Ia mengungkapkan tak membayangkan akan meluncurkan sebanyak 38 buku karena MK dihadapkan pada pekerjaan yang sangat berat sejak Maret hingga Agustus 2024, yakni menangani sengketa hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. “Tahun ini kami memutus PUU sebanyak 158 putusan sambil memutus sengketa Pilkada yang sudah ada di hadapan mata,” ujar Saldi.
Saldi berharap dengan jumlah orang yang terbatas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK tetap dapat terus menulis. “Tahun depan mudah-mudahan yang diluncurkan ke publik lebih banyak. Setidaknya asisten ahli hakim konstitusi mengeluarkan satu buku,” harap Saldi.
Ketua MK periode 2003 – 2008 Jimly Asshiddiqie yang memberikan ceramah kunci menyatakan kegiatan ini penting agar hakim akrab dengan kegiatan menulis, membaca, dan berdebat. Orang yang mampu berdebat substantif akrab dengan budaya membaca dan menulis. “Ini harus menjadi budaya di lembaga peradilan,” ujarnya.
Adapun Talkshow Literasi dengan narasumber, yakni Hakim Konstitusi periode 2015 – 2020 sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Udayana I Dewa Gede Palguna, Guru Besar Ilmu Hukum UII Ni’matul Huda, serta Pemimpin Redaksi KOMPAS Sutta Dharmasaputra.
Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra menjelaskan disinformasi termasuk persoalan teratas di dunia. Jika berbicara tentang disinformasi, maka bisa dilawan dengan literasi. Menurutnya, MK melawan mainstream dengan meluncurkan buku karena sekarang medsos yang menyajikan hal sederhana.
MK justru meluncurkan buku—yang disebutnya sebagai hal yang kompleks—di era medsos ini. “Berlama-lama dengan medsos yang sederhana, justru membuat masyarakat lupa dengan hal yang kompleks. Padahal kehidupan ini merupakan hal yang kompleks,” ucapnya.
Kemudian, dalam pemaparannya mengenai demokrasi, Guru Besar Ilmu Hukum UII Ni’matul Huda menjelaskan terkait dengan banyaknya pengujian UU menunjukkan proses legislasi yang tidak baik-baik saja. Parlemen belum memberikan warna yang mencerahkan dalam konteks demokrasi.
“Posisi MK berpengaruh dalam membangun demokrasi seperti dalam Putusan 60 dan 70. Demokrasi di Indonesia harus mulai menata lembaga parlemen. Karena dia dipilih oleh rakyat,” jelas Ni’matul.
MK telah meluncurkan sebanyak 188 buku terhitung sejak 2019 hingga 2024. Pada 2024, MK meluncurkan sebanyak 38 buku dari 49 penulis. (KS)
