IMBCnews, Namrole_Kepala Divisi (Kadiv) Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Mahyudin Tomia mengaku, sejak perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibuka pada 17 September 2024 lalu, KPU memprioritaskan pengalaman kepemiluan dan integritas bagi pelamar KPPS, di Kabupaten Bursel.
“Diprioritaskan yang berpengalaman dan memiliki integritas, karena tenggat waktu pentahapan pemungutan suara sangat pendek, dan kita tidak bisa lagi untuk memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek), untuk membekali KPPS ini, ” kata Mahyudin, kepada media ini, Kamis, 19 September 2024, di Hotel Golden Alfris, Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Bursel, Provinsi Maluku.
Meski memprioritaskan yang sudah berpengalaman, namun ada syarat lain juga. Seperti, tidak berafiliasi dengan Partai Politik (Parpol) yang dapat dicek langsung pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
“Berafiliasi dengan parpol ini bervariasi, misalnya suami atau istrinya itu sudah berafiliasi. Kalau bisa ambil yang lain saja, ” tutur Tomia.
Selaku penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang menginginkan marwah KPU Bursel tidak tercoreng, ia menginginkan penyelenggara yang tidak ‘terinfeksi’ atau benar-benar bersih.
“Selaku pribadi, saya lebih senang untuk perekrutan KPPS kali ini, harus mengutamakan orang-orang yang benar-benar bersih, yang saya sering istilahkan, bahwa kita tidak boleh ambil orang yang sudah terinfeksi, ” kata Dino sapaan akrabnya.
Tidak terinfeksi dalam arti, orang yang benar-benar bersih, punya integritas dan dia tidak punya sifat memihak kepada salah satu Pasangan Calon (Paslon) dan bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk memastikan KPPS yang direkrut nanti berpengalaman dan memiliki integritas, maka pihaknya, menyebarkan lembaran ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang berisikan nama-nama dari KPPS 2024 Pemilu kemarin.
“Nama-namanya saya print dan bagikan sebagai bahan evaluasi. Karena, yang dimintakan harus orang sudah berpengalaman. Nanti nama-nama itu saya suruh melalui PPK harus dikasihkan ke PPS lalu PPS buat evaluasi, ” ujar Tomia.
Ia mengaku, PPS yang mengevaluasi karena cuma PPS yang lebih tahu, bahwa orang mana saja yang sudah berafiliasi dan sudah terlibat dengan parpol atau paslon tertentu. PPS yang lebih tahu, karena mereka tinggal di desa bersangkutan.
