IMBCNews, Karawang-Jawa Barat | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Jawa Barat menggelar acara halal bi halal yang sekaligus dimasukkan dalam rangkaian Rapat Kerja Daerah (Rakeda). Acara ini dihadiri 19 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Apdesi, berlangsung di Aula Novotel Jalan Interchange, Karawang Barat, Kamis (10/4).
Ketua DPD Apdesi Jawa Barat H Sukarya WK, SH., menyampaikan, halal bi halal sebagai wahana silaturrahim terkait momentumnya, yaitu Idul Fitri 1446 Hijriyah. “Sedangkan Rakerda menjadi bagian penting buat Apdesi Jawa Barat untuk mengembangkan sayap dan mewujudkan program strategis; Dalam rangka, Apdesi turut serta memajukan daerah dan berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama bagi warga perdesaan,” ungkap dan jelasnya di hadapan awak media selepas penutupan acara.
Ia juga mengemukakan peserta rakerda yang sah adalah unsurpengurus inti di masing-masing DPC Apdesi; Terdiri dari 3 orang dengan jabatan Ketua, Sekretaris dan Bandahara (KSB). “Sedangkan pokok bahasan utama pada Rakerda lebih terkonsentrasi pada sektor usaha kecil-menengah bertujuan menekan angka pengangguran,” papar Sukarya yang lebih akrab disapa WK.
Pokok bahasan tersebut, tambah WK, berusaha didekati melalui problematika yang dihadapi masing-masing DPC Apdesi kabupaten/kota. “Persoalan apa yang ada di wilayah Apdesi cabang, perlu dibuka dan diketahui pimpinan DPD Apdesi Jawa Barat. Tujuannya, untuk sama-sama dicarikan jalan keluarnya. Karena tantangan di lapangan antara DPC Apdesi yang satu dengan lainnya adakalanya berbeda. Selain itu, Rakerda juga sebagai pemacu semangat, agar pengurus DPC Apdesi lebih serius membenahi kinerjanya di wilayah masing-masing,” sebut dia.
WK yang juga Kepala Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat lebih merinci, bahwa pemerintah pusat telah meluncurkan program andalan; Selain perbaikan struktur dan sistem Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun juga diluncurkannya program pembentukan Koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai tulang punggung penguatan ekonomi kerakyatan.
“Semua ini ‘kan perlu dibahas dan dikaji mendalam serta diseriusi. Supaya, kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud dengan baik. Jangan sampai, seorang kepala desa tidak memahami masalah ini. Apdesi merasa memiliki kewajiban untuk memahamkan program pemerintah pusat tersebut, karena Apdesi tidak pernah berubah sejak awal yaitu tetap pro-rakyat,” ceplosnya.
Berkaitan dengan Koperasi Merah Putih untuk program unggulan Apdesi pada tahun 2026 mendatang; Menurut WK sudah mulai dibahas lewat Rakerda Jawa Barat sekarang.
“Kita bicarakan soal koperasi itu, termasuk: apakah dalam membentuk kepengurusannya nanti masih pake orang lama atau diperlukan personel koperasi yang baru. Karena ini program prioritas dalam upaya mensejahterakan masyarakat; Maka, jangan sampai, setiap program baru jadi masalah pula bagi kades terutama yang berkaitan dengan kesiapan, kebijakan serta pengelolaan finansialnya,” sebut dan harap WK mengakhiri. (Edi-s/Asy1104: lpt/lpg)
