IMBCNEWS Jakarta | – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan program khusus untuk meningkatkan penilaian terhadap pegawai yang bekerja di objek vital dan berisiko tinggi, termasuk ASN dan karyawan BUMN.Kepala BNPT Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel mengatakan usulan program tersebut dimasukkan dalam salah satu program prioritas Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun Anggaran 2024.”Program khusus yang kami usulkan pada kesempatan ini adalah untuk melakukan asesmen terhadap petugas-petugas di objek vital dan BUMN yang memiliki risiko tinggi,” kata Rycko dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.Dia lantas menuturkan indikator kerugian dari bidang pekerjaan objek vital dan berisiko tinggi yang dimaksud ialah apabila terjadi sabotase.”Apabila melakukan sabotase, maka akan menimbulkan kerugian yang besar, jumlah korban yang besar, dan kerugian negara yang besar; sehingga bisa menghentikan perekonomian nasional,” jelas Rycko. Program khusus tersebut diusulkan karena belum ada payung hukum BNPT dalam menjalankan tugas asesmen terhadap seluruh personel di objek-objek vital.”Belum ada payung hukum yang mengikat bahwa semua personel di objek-objek vital harus dilakukan asesmen, payung hukumnya tidak ada. Selama ini, permintaan asesmen terhadap personel hanya dilakukan kepada eselon I, eselon II, dan para direksi saja. Apabila akan menjadi direksi, menjadi (pejabat) eselon I, eselon II, baru ada permintaan kepada BNPT, sedangkan kepada anggota ke bawah tidak ada,” paparnya.Dia juga menyebut adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM), di mana hanya terdapat 15 anggota BNPT yang memiliki sertifikat untuk memberikan asesmen terhadap 961 objek vital yang ada.”Terhadap sistem keamanan 961 objek vital, yang baru selesai kami lakukan asesmen baru 23; 14 di antaranya sudah mendapatkan sertifikasi. Sisanya, bukan kami tidak laksanakan, tapi kemampuan anggotanya belum cukup, karena paling sedikit anggota harus dua minggu melakukan asesmen sistem keamanan,” kata Rycko.Selain itu, dia menjelaskan peningkatan asesmen terhadap pegawai BUMN dimasukkan ke dalam program prioritas, menyusul ditangkapnya oknum pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam kasus terorisme di Bekasi, Jawa Barat, pada 14 Agustus lalu.”Tetapi, dengan kejadian kemarin, kami memasukkan dalam program prioritas dan kami juga mengajukan dukungan anggaran tambahan untuk kegiatan tersebut,” tambahnya.Berangkat dari kasus tersebut, Rycko mengatakan BNPT telah mempunyai nota kesepahaman (MoU) dengan PT KAI dan melakukan inventarisasi terkait tugas-tugas berisiko tinggi untuk dilakukan asesmen.”Dengan PT Kereta Api, kami sudah mempunyai MoU. Kami sudah melakukan inventarisasi tugas-tugas yang memiliki risiko tinggi di situ dan bertahap kami sudah melakukan proses asesmen,” paparnya.Di awal rapat, Rycko menyebutkan enam program prioritas penguatan RAN PE Tahun Anggaran 2024 dengan usulan dukungan anggaran sebesar Rp46.4777.395.000.Enam program tersebut ialah pemberdayaan perempuan, anak, dan remaja; pembangunan Desa Siap Siaga-Desa Damai; pembangunan sekolah damai; peningkatan asesmen pegawai dengan tugas risiko tinggi; re-edukasi terhadap keluarga narapidana terorisme (napiter); serta pemberdayaan penyintas dan keluarga.Pada kesempatan tersebut, anggota DPR RI Safaruddin meminta pula agar BNPT ikut memasukkan program pencegahan terorisme terhadap BUMN ke dalam enam program prioritas tahun 2024, karena paham radikalisme dinilai sudah menyusup ke sejumlah instansi BUMN.”Ini mungkin saran kami juga supaya menjadi prioritas untuk BUMN, karena BUMN ini kan sudah disusupi kemarin kan, sudah terbukti, (di PT) Kereta Api. Saran saya, termasuk BUMN mungkin, Pak, untuk menjadi sasaran prioritas dari enam (program) itu,” kata Safaruddin.imbc/ant/sumber diolah/
