JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) per 18 November mencapai Rp 280,7 triliun. Nilai ini merupakan 61,6 persen dari pagu sebesar Rp 455,62 triliun.
“Untuk kinerja PCPEN karena ini tahun terakhir bisa diprediksi untuk bidang kesehatan menurun tajam karena kasus Covid-19 turun tajam,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (24/11/2022).
Sri Mulyani merinci realisasi tersebut. Realisasi penanganan kesehatan sebesar Rp 48,6 triliun atau 39,7 persen dari pagu Rp 122,54 triliun. Dana ini digunakan untuk pembayaran klaim pasien Rp 27,3 triliun dan insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 3,1 triliun.
Kemudian, pengadaan vaksinasi Rp 2,8 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp 1,8 triliun serta dukungan APBD termasuk Dana Desa untuk penanganan Covid-19 melalui Rp 12,3 triliun.
Realisasi program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN) meliputi perlindungan masyarakat mencapai Rp 123 triliun atau 79,5 dari pagu Rp 154,76 triliun. Rinciannya, untuk PKH Rp 21,4 triliun kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako Rp 32,9 triliun bagi 18,8 juta KPM.
Selanjutnya, bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng Rp 8,4 triliun bagi 23,9 juta penerima, BLT Desa Rp 24,6 triliun bagi 7,5 juta KPM, BLT BBM Rp 6,5 triliun bagi 20,65 juta KPM, Kartu Prakerja Rp 18 triliun bagi 3,6 juta peserta serta subsidi upah Rp 7,68 triliun untuk 12,8 juta pekerja.
Kemudian bantuan untuk penyandang disabilitas; YAPI dan lansia Rp 10 miliar, BT-PKLWN Rp 1,3 triliun yang disalurkan oleh Polri kepada 683 ribu penerima dan TNI kepada 1,4 juta penerima serta dukungan APBD unit Perlinmas Rp 2,3 triliun.
Terakhir, realisasi PCPEN juga meliputi penguatan pemulihan ekonomi yang sebesar Rp 109 triliun atau 61,1 persen dari pagu Rp 178,32 triliun yakni meliputi program padat karya Rp 17,5 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp 6,3 triliun serta ketahanan pangan Rp 18,7 triliun.
Lalu, untuk kawasan industri Rp 0,9 triliun, dukungan UMKM (subsidi KUR dan IJP) Rp 23,7 triliun, insentif perpajakan Rp 15,2 triliun, infrastruktur dan konektivitas Rp 14,5 triliun serta dukungan APBD untuk pemulihan ekonomi Rp 3,2 triliun.
Sri Mulyani mengingatkan peran APBN sebagai shock absorber perlu dijaga di tengah risiko ketidakpastian global. “Program PCPEN juga harus responsif dan antisipatif,” katanya.
