Oleh H Anwar Abbas *]
Bulan Desember 2022 lal,u Bupati Meranti dari Provinsi Riau pernah marah-marah menyangkut masalah dana bagi hasil dari usaha tambang di daerahnya. Pasalnya, mereka merasakan tidak adil, karena alam Riau sudah dikeruk dan dikuras. Sementara keuntungan bagi rakyat setempat tidak begitu tampak dan terasa karena keuntungan yang besar lebih banyak dinikmati pengusaha dan pemerintah pusat.
Rakyat Kabupaten Meranti, disinyalir bupati di daerahnya masih saja banyak yang miskin. Bahkan tingkat kemiskinanya ada yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Oleh karena itu, kalau masalah ini kita lihat dengan hati yang jernih tentu kita akan memahami mengapa Bupati Meranti tersebut marah.
Tugas bupati yang tergolong penting adalah masalah kepemimpinannya. Sebagai pimpinan tertinggi daerah sesuai dengan amanat konstitusi, adalah bagaimana dia dapat membuat dan menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi rakyatnya.
Akan tetapi hal itu tidak bisa dia lakukan, karena dana bagi hasil yang mereka peroleh masih sedikit atau masih jauh dari yang diharapkan.
Hal serupa, dirasakan juga oleh Gubernur Maluku Utara dan para bupati yang ada di provinsi itu. Daerah mereka sangat kaya dengan sumberdaya alam, terutama nikel. Bahkan dengan kehadiran pertambangan nikel di daerah tersebut hal itu telah berhasil mendorong petumbuhan ekonomi di daerah Maluku Utara menjadi yang tertinggi di dunia, yaitu 27 persen.
Hanya saja, kata Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, pertumbuhan yang setinggi itu tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat daerahnya. Karena, sampai hari ini, rakyatnya masih dirundung oleh kemiskinan.
Hal tersebut tentu hendaknya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Kita mengharapkan , pemerintah pusat tidak hanya memikirkan bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, tetapi juga yang dipandang penting bagaimana caranya supaya terjadi tingkat pemerataannya juga tinggi di daerah tersebut.
Perihal pemerataan tersebut penting menjadi perhatikan, agar stabilitas di daerah Maluku Utara dan wilayah Indonesia laiinya bisa tercipta dan terjaga dengan baik. Sehingga, semua pihak yang ada dan terlibat dalam kehidupan di sana bisa hidup tenang, sejahtera dan bahagia karena mereka di lingkungan kekayaan sumber daya alamnya.
Hal-hal lain yang juga tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah bagaimana caranya supaya alam dan lingkungan hidup di daerah tersebut tetap terjaga dan tidak rusak. Untuk itu, masalah dana bagi hasil yang lebih maslahat dan berkeadilan jelas sangat diperlukan.
Melalui dana bagi hasil yang lebih maslahan dan berkeadilan, diharapkan, pemerintah dan rakyat Maluku Utara, selain dapat memajukan ekonomi di daerahmya, namun juga mereka tetap dapat menjaga lingkungan alam dengan sebaik-baiknya.
Bila hal tersebut dapat diwujudkan, maka Maluku Utara tentu saja diharapkan bisa menjadi sebuah provinsi yang maju dan menjadi kebanggan kita semua sebagai bangsa.
*] Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah
