IMBCNEWS Jakarta, Pemerintah gagal menurunkan rasio gini atau indeks pengeluaran antara orang kaya dan orang miskin kian melebar.
Laporan Badan Pusat Statistik yang direlease di Jakarta pekan ini menyampaikan, rasio gini Indonesia tahun 2022 sebesar 0,381 menjadi 0,388 tahun 2023. Jika indeksnya menjadi 1 poin, maka Indonesia termasuk sebagai negara permanen timpang.
Hal itu terjadi karena sekitar 20 persen kue pembangunan lebih banyak dikuasai dan dinikmati oleh kelompok pengusa, dan pengusaha yang dekat dengan penguasa. Sedanag 40 persen lainnya dinikati kelopok menengah yang punya akses informasi, politik dan ekonomi sehingga kelompok kalangan bawah tersingkir dan akhirnya menjadi minim pendapatannya.
Koefisien Gini adalah ukuran yang dikembangkan oleh statistikus Italia, Corrado Gini, dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam karyanya, Variabilità e mutabilità. Koefisien ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Di seluruh dunia, koefisien bervariasi dari 0.25 hingga 0.70. Semekin rendah rasio gini semakin baik, karena tingkat kesenjangan menurun.
Sementara pemerinah lewat Menko Airlangga dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam konferensi pers di Jakarta, Senin kemarin berkilah pembangunan infrastruktur dapat turunkan rasio gini di Indonesia.
Dikutip Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah mampu menurunkan angka rasio gini (ukuran kemerataan).
“Yang terkait dengan gini ratio, tentu infrastruktur dan yang lain didorong agar kita mempunyai rasio lebih baik. Juga tentu terkait dengan kemiskinan, kita sudah punya target bahwa kemiskinan ekstrim di tahun 2024 turun mendekati nol. kata Menko Airlangga di Jakarta, Senin.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat pada bulan Maret 2023 mengalami peningkatan dibandingkan September 2022. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan rasio gini dari 0,381 poin menjadi 0,388 pada Maret 2023, atau meningkat sebesar 0,007 poin.
Bila dirinci berdasarkan wilayah, rasio gini di perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan, yaitu masing-masing di level 0,409 poin dan 0,313 poin.
Rasio gini di pedesaan pada Maret 2023 tetap konstan bila dibandingkan September 2022. Bahkan, secara menyeluruh, perkembangan rasio gini di pedesaan mengalami pergerakan yang terbilang stabil sejak September 2019, yakni berada di kisaran 0,313 hingga 0,315 poin.
Adapun rasio gini menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang nilainya berada pada rentang 0 hingga 1, yang mana semakin tinggi nilainya, semakin tinggi juga tingkat pengeluaran yang terjadi di masyarakat.
Melalui proyek infrastruktur PSN yang tengah dirampungkan secara bertahap, Menko Airlangga menilai pemerataan infrastruktur akan menjadi salah satu jalan keluar bagi permasalahan ketimpangan di masyarakat Indonesia.
“Jadi itu menjadi target dan tentu SDM dan berbagai program kita akan terus dorong,” ujar Menko Airlangga.
Per tanggal 11 Juli lalu, sebanyak 158 PSN telah selesai. Nilai proyek tersebut tercatat mencapai Rp1.102,6 triliun.
Dengan adanya perkembangan itu, Kemenko Perekonomian menargetkan 25 proyek agar selesai tahun ini. Kemudian, ia juga menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 mampu menembus 5,5 persen.
“Yang kita kejar pertumbuhan ekonomi sesudah 2024 itu kita harus melaju di atas 5,5 persen. Jadi itu, infrastruktur yang dibutuhkan untuk memacu perekonomian tumbuh di atas 5,5 persen,” pungkasnya.
imbcnews/diolah
