IMBCNews, Mamuju | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menerima dengan tangan terbuka kehadiran Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, dalam rangka dilakukannya koordinasi dan supervisi guna meningkatkan kegiatan pemprov agar benar-benar berdampak langsung ke masyarakat.
“Kuncinya, kita mau revolusi APBD Pemprov Sulbar,” ungkap PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, berkait kehadiran Direktorat Korsup Wilayah IV dimaksud di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Perkantoran Gubernur, Selasa, (20/6/2023)
Kehadiran Korsup IV KPK RI, sebut Zudan, dalam rangka melakukan supervisi agar setiap kegiatan Pemprov Sulbar yang dijalankan efektif dan betul-betul berdampak langsung ke masyarakat.
“Dari rapat ini, program kita arahkan pada IPM yang mencakup empat hal: Kemiskinan Ekstrem, Anak Tidak sekolah, Perkawinan Anak, dan stunting,” terang Zudan.
Lanjut Sekretaris BNPP itu, setelah berdiskusi dengan Korsup IV KPK, sebenarnya APBD 2 triliun cukup untuk mengatasi empat persoalan tersebut, apalagi dengan penduduk yang sedikit jika dibandingkan daerah lain.
“Yang penting, seluruh stakeholder semua mau legowo mengedepankan rakyat, mengedepankan pembangunan manusia,” pinta dan harapnya.
Menurut Zudan, program dan kegiatan di APBD harus berdampak langsung untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem, stunting, anak tidak sekolah dan perkawinan anak plus untuk pengendalian inflasi.
Melalui Rapat Koordinasi ini, tambah Zudan, akan melakukan evaluasi sejumlah program, utamanya pada pokok-pokok pikiran, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Pemprov Sulbar ke instansi dan kabupaten.
“Soal pokir, hibah dan bantuan keuangan itu mau dilihat semua, akan diarahkan ke IPM untuk menyentuh empat masalah pokok itu,” ungkapnya.
Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Harun Hidayat mengatakan bahwa hibah, pokir dan bantuan keuangan ke KL dan Pemkab menjadi fokus Korsup IV KPK di Sulbar.
“Tiga hal ini kami kupas satu-persatu. Apa saja prioritas di 2023 ini. Kalau ada yang aneh-aneh kita evaluasi,” tegas Harun. (asy/tys: rls)
