Jakarta – IMBCNews – Jika benar apa yang ditemukan dan disampaikan Kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang mengatakan, bahwa sebanyak 36,67 persen dana proyek strategis nasional (PSN) tidak digunakan untuk membangun proyek, tapi masuk ke kantong pribadi sejumlah pihak. Maka ini benar-benar sudah sangat keterlaluan dan jelas tidak boleh ditolerir sedikitpun.
Untuk itu, MUI mendesak pihak pemerintah terutama pihak para penegak hukum agar secepatnya bertindak dan mengambil kembali kekayaan negara yang telah mereka rampok, serta menggiring dan menyeret mereka ke pengadilan untuk diadili dan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Karena tindakan yang mereka lakukan itu tidak hanya sekedar merugikan negara, tapi juga telah berkhianat kepada negara.
Selain itu, MUI meminta kepada Presiden RI agar membentuk tim khusus bagi memeriksa kembali secara lebih cermat seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah baik yang sudah selesai atau belum agar semua persoalan yang terkait dengan PSN ini menjadi terang benderan, karena apa yang mereka lakukan tersebut benar-benar sangat menyakitkan hati karena sudah menginjak-injak nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan yang kita junjung tinggi.
Karena di tengah-tengah kesusahan hidup yang dihadapi oleh rakyat di negeri ini dimana tercatat ada sekitar 25,9 juta orang yang miskin, yang memerlukan bantuan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, tapi ada segelintir orang yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politikus tersebut malah mengambil dan menikmati kemewahan hidup yang luar biasa yang mereka dapat dari menjarah dana dari proyek strategis nasional.
Jika temuan dari PPATK ini benar-benar ada, maka wajah dari pemerintah akibat dari perbuatan mereka benar-benar tercoreng dan menjadi sangat-sangat buruk dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi.
Penulis,
Anwar abbas
Wakil Ketua Umum MUI.
