IMBCNews, Jakarta | Menyambut perayaan Milad ke-118, Syarikat Islam (SI) akan menyelenggarakan Silaturahim dan Pengajian Nasional pada hari Sabtu (7/10), di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Silaturahim dan Pengajian terkait Milad ke-118 tersebut mengangkat tema “Meneguhkan Peran Syarikat Islam Dalam Membangun Bangsa”.
Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Juliantono menyebut, acara Milad SI ke-118 itu siap dihadiri sekitar 50 ribuan kaum Syarikat Islam yang berasal dari perwakilan seluruh Indonesia.
Even milad ini, menurut Ferry sekaligus menjadi ajang konsolidasi bagi Syarikat Islam dalam menghadapi perhelatan pemilu dan pemilihan (kepala daerah) tahun 2024 mendatang yang eskalasinya sekarang kian memanas.
“Fenomena politik kian terasa destruktif, saling menjatuhkan, menyebarkan berita bohong, dan politik uang sudah masuk pada tahap yang mengkhawatirkan,” papar Ferry.
Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva mengimbau kepada para kontestan mau pun pendukungnya agar berperilaku politik secara beradab dengan mengedepankan adu gagasan yang bersifat konstruktif untuk kemajuan bangsa.
Di samping itu, bagi penyelenggara pemilu harus memastikan dirinya bekerja secara independen, imparsial, dan profesional sesuai kerangka hukum yang berlaku serta penyelenggara negara (TNI, POLRI, dan ASN) untuk menjaga netralitasnya.
Hal yang paling penting, pemilu bagi kaum Syarikat Islam harus dijadikan sebagai momentum terjalinnya persatuan ummat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan damai.
Selain masalah pemilu, Hamdan Zoelva juga menyoroti fenomena penegakan hukum dewasa kini berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan.
Hukum yang sejatinya diterapkan secara imparsial, berlaku kepada siapapun dan berkeadilan, bukan menindak para pihak yang berseberangan dengan selera yang memiliki kekuasaan.
Penegakan hukum, semestinya harus dilakukan tanpa pandang bulu, dan tak memihak yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip prinsip-prinisp negara hukum yang berkeadilan.
Sementara menyoroti peringatan akan adanya krisis pangan dunia dari Food and Agriculture Organization (FAO) yang disebabkan karena perubahan iklim.
Di mana sudah ada 22 negara membatasi ekspor bahan makanan dan pada sisi lain kondisi di dalam negeri yang sedang dilanda kemarau akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan.
“Oleh karena itu, pemerintah untuk segera menentukan langkah-langkah strategis memastikan ketersediaan pangan dalam negeri,” imbuh Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Juliantono.
Terkait dengan konflik agraria sebagai akibat kebijakan pembangunan ekonomi seperti yang terjadi di Rempang, Batam Kepulauan Riau, Ferry meminta pemerintah untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan dengan memberikan hak untuk berpartisipasi dan berkontribusi.
“Karena itu pendekatan dialog kepada masyarakat menjadi kata kunci sebagai penghargaan terhadap masyarakat hukum adat,” pungkasnya.(Sumber: MINANews-R/R1/P1)
