IMBCNEWS, Jakarta | Pemerintah Indonesia seyogianya lebih tegas dalam mengutuk Israel sebagai negara yang melakukan genosida atau pembantaian besar-besaran terhadap bangsa Palestina. Jangan sampai kita mengutuk Israel tetapi masih mengimpor produk teknologi berasal ari Israel.
“Stop semua bentuk perdagangan yang berbau Yahudi karena mereka melakukan genosida dan penjajahan di wilayah Gaza, hal itu bertentangan dengan Pembukaan UUD RI 1945, kata Deni Apriyandi, Calon anggota DPR dari Partai Ummat Dapil Lampung I di Jakarta, Kamis (26/10).
Dikatakan, perang antara Israel dengan kelompok Hamas atau pasukan Palestina, memasuki hari ke 19 lebih dari 8000 orang Palestina meninggal dan ribuan orang luka-luka. Yang menyedihkan, kata Deni, korban yang berjatuhan itu mayoritas dialami oleh kaum perempuan, usia renta dan anak-anak yang tidak berdosa.
Oleh karenanya, Indonesia harus lebih tegas untuk menyerukan agar Israel menghentikan genosida tersebut bersama negara-negara sahabat lain di luar negara “begundal” Israel, seperti AS dan Perancis.
Deni Apriandi yang diusung dari partai nomor 24 menambahkan, meskipun Indonesia tidak mempunyai hubungan deplomatik tetapi impor produk logam dan sejenisnya termasuk msin elekronik yang canggih untuk keperluan lemabga negara.
“Meskipun Israel dapat mempoduksi peralatan elektronik yang cangih, sepatutnya, pemerintah menghentikan impor tersebut sebagai bagian bentuk pres negara itu melakukan genosida,” katanya.
Badan Pusat Statistik (BPS) pun mencatat, produk impor dari Israel yang masuk ke Indonesia. “Kalau kita tidak memiliki hubungan diplomatik tidak berarti secara ekonomi kita tidak boleh melakukan hubungan dagang. Tetap bisa dilakukan karena ini sifatnya business to business, namun pemerintah perlu menghindarinya, kata Deni.
Komoditas utama barang impor dari Israel, antara lain, mesin peralatan mekanis dan bagiannya. Begitu juga dengan perkakas dan peralatan logam tidak mulia serta mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya.
“Total impor Israel selama Januari sampai September 2023 adalah 14,4 juta dolar AS,” katanya seraya menambahkan, BPS mencatat, nilai impor Israel ke Indonesia pada 2020 tercatat sebesar 56,5 juta dolar AS. Lalu, pada 2021 nilai impornya mencapai 26,5 juta dolar AS dan pada 2022 mencapai 47,8 juta dolar AS.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan protes kepada Dewan Kamamanan PBB seolah tidak berguna atau tidak bertanggungjawab adanya penyerbuan Israel kepada masyarakat Gaza warga sipil itu.
“Sampai saat ini, DK PBB belum dapat menghasilkan resolusi untuk dapat menangani perkembangan di Gaza, untuk menghentikan kekerasan, dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan secara aman,” kata Retno ketika menyampaikan pernyataan dari New York, Amerika Serikat pada Rabu.
“Mana tangungjawabmu wahai anggota DK PBB. Apakah anda semua tidak dapat menghentikan perang Israel dan Palestina, apakah anda justru merestui terjadinya genosida itu, kata Retno kepada angota dewan PBB.
Sebanyak 193 negara anggota PBB dapat memutuskan untuk mengajukan rancangan resolusi melalui pemungutan suara Majelis Umum, di mana tidak ada negara yang memiliki hak veto.Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat, tetapi memiliki bobot politik.
Sebelumnya, dalam debat terbuka DK PBB di New York pada Selasa (24/10), Menlu Retno mendesak Dewan Keamanan untuk segera mengupayakan gencatan senjata sebelum eskalasi kekerasan di Gaza berubah menjadi bencana kemanusiaan bagi kawasan dan dunia. Indonesia juga meminta DK PBB memprioritaskan akses kemanusiaan.
“Saya ingatkan bahwa lebih dari 2 juta orang di Gaza menggantungkan hidupnya pada kebutuhan yang sangat mendasar, dan DK PBB harus mendesak terciptanya jalur akses kemanusiaan yang aman dan lancar, serta penghormatan kepada hukum humaniter internasional,” tutur dia. (Kadar S)
(imbcnews/ant/sumber diolah/)
