IMBCNEWS | Jakarta , Kevin McCarthy, politikus dari Partai Republik akhirnya terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika rikat (AS) pada Sabtu (7/1) pagi. Ia secara resmi akan menggantikan posisi Ketua DPR AS saat ini, Nancy Pelosi, yang berasal dari Partai Demokrat.
Keberhasilan McCarthy tersebut dicapai setelah ia membuat konsesi luas bagi kelompok sayap kanan garis keras yang menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan partainya dalam memerintah. Dengan demikian, tokoh dari Patai Demokrat AS kali ini tumbang oleh Kevin, demikian VOA Ind. melansir berita ini, Minggu.
McCarthy berhasil memenangkan suara melalui pemungutan suara putaran ke-15 yang dilakukan dalam kurun waktu empat hari. Dan hal tersebut sekaligus mengakhiri proses pemilihan di Kongres terlama selama lebih dari 160 tahun. Kemenangan McCarthy itu dapat menggambarkan kesulitan yang akan dia hadapi dalam memimpin suara mayoritas yang sempit dan sangat terpolarisasi.
McCarthy meraih kemenangan dengan selisih suara 216-212. Dia dapat terpilih dengan suara kurang dari setengah anggota DPR hanya karena enam politikus di partainya sendiri menahan suara. Mereka enggan mendukung McCarthy sebagai pemimpin, tetapi juga tidak memilih pesaing lain.
Anggota DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy berjalan kembali menuju ke ruangan pemilihan ketua DPR AS di Gedung Capitol, Washington, pada 5 Januari 2023. (Foto: Reuters/Jonathan Ernst)
Saat dia mengambil palu untuk pertama kalinya, McCarthy mengakhiri cengkeraman Partai Demokrat di Kongres.
“Sistem kami dibangun berdasarkan kontrol dan keseimbangan. Sudah waktunya bagi kami untuk menjadi pengawas dan memberikan keseimbangan pada kebijakan Presiden,” kata McCarthy dalam pidato pengukuhannya. Ia menetapkan berbagai prioritas di bawah kepemimpinannya, mulai dari pemotongan pengeluaran. imigrasi, hingga memerangi pertempuran perang budaya.
McCarthy terpilih setelah ia menyetujui permintaan kelompok garis keras bahwa setiap anggota parlemen dapat mencopotnya kapan saja. Hal tersebut akan mengurangi otoriras yang akan dia pegang secara tajam ketika mencoba meloloskan undang-undang terkait isu-isu kritis termasuk pendanaan pemerintah, mengatasi plafon utang negara yang menjulang tinggi, dan krisis lain yang mungkin timbul.
IMBCnews.ah/dioah/***
