IMBC NEWS, Jakarta | Kendati Anies Baswedan sudah mengantongi tiket sebagai calon wakil presiden dari tiga partai politik, namun Anies perlu pendamping atau calon wakil presiden yang bisa memberi kemenangan pada laga Pilpres 2024.
Menurut seorang pengamat sosiologi politik, Musni Umar, untuk meraih suara terbanyak, maka Anies Baswedan harus didampingi cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).
“Anies harus memilih pendamping sebagai cawapres dari kalangan NU bila ingin mengunci kemenangan,” kata Musni pada forum diskusi yang diinisasi oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) sekaligus bedah buku Anies Baswedan : Harapan Perubahan di Kahmi Centre, Jakarta Selatan, kemarin.
Pasalnya, meskipun Anies sudah diusung tiga parpol yaitu Nasdem , Demokrat dan PKS, namun bagi mantan Rektor Universitas Ibnu Chaldun ini, masih ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi oleh seorang Anies Baswedan agar bisa memenangkan kontestasi di Pilpres 2024 mendatang.
Menurut Musni, faktor kekuatan warga NU akan berdampak signifikan bagi Anies dalam memenangkan pilpres. Dia melihat dari historis ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggandeng tokoh NU, yakni Wapres Ma’ruf Amin. “Pilpres terakhir pak Jokowi gandeng KH Ma’rif Amin, dia juga NU. Jadi kalau pak Anies tidak menggandeng orang NU, bisa jadi semua orang NU tidak memilih pak Anies dan kalah kita semua,” jelasnya.
Ketua Forum Diskusi KAHMI itu sempat menyebut salah satu nama dari warga NU yang bisa mendampingi Anies untuk maju Pilpres 2024. “Nah siapa orangnya, bisa Khofifah, bisa yang lain, yang penting dari NU,” tambah Musni.
Di sisi lain, Musni turut mengungkapkan rasa bangganya kepada Anies, sebab ada tokoh HMI yang maju berlaga di pilpres. Karena itu, ia mengingatkan Anies sebagai sesama almamater HMI, untuk tidak meninggalkan NU.
Pembicara lain pada diskusi yang dihelat Kamis (9/2/23), Ulla Nuchrawaty mengemukakan, pendamping Anies bisa dari kalangan mana saja, berkualitas yang mampu membawa perubahan bagi bagi bangsa dan negara.
“Saya senang jika Anies didampingi dari NU seperti bu Khofifah, sama-sama perempuan, kemampuannya tidak diragukan,” ujar Ulla.
Namun menurut dia, pendampingan pasangan capres dan cawapres seperti pasangan dalam perkawinan tidak boleh karena keterpaksaan.
“Kalau demikian bisa seperti kawin paksa, tentu tidak baik nantinya,” ujar Ulla Nuchrawaty yang tengah mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DKI Jakarta. (Kadar Santoso)
