Jakarta-IMBCNews – Kita sudah mendengarkan dua kali debat capres dan dua kali debat cawapres. Dari empat kali debat tersebut banyak masalah telah disinggung. Salah satu sisi dan dimensi yang banyak dibicarakan dan diperdebatkan adalah menyangkut masalah ekonomi.
Kita sudah tahu dan mendengar secara seksama apa yang mereka perdebatkan. Intinya mereka lebih banyak menyorot kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil selama ini oleh pemerintah dan kebijakan serta langkah apa yang akan mereka buat kalau mereka nanti terpilih menjadi presiden dan atau wakil presiden.
Saya rasa banyak ide-ide dan gagasan bagus yang mereka janjikan. Tetapi persoalannya ide-ide dan gagasan-gagasan tersebut mereka bangun dan letakkan berdasarkan apa ?
Ini penting kita pertanyakan karena ada dua falsafah dan idiologi serta sistem dalam bidang ekonomi yang sangat menonjol dan mendominasi dunia yaitu falsafah, idiologi dan sistem ekonomi liberalisme kapitalisme di satu sisi dan sosialisme disisi lain.
Pertanyaannya akan mereka bawa kemana negeri ini karena kebanyakan apa yang mereka sampaikan tersebut berayun antara kedua idiologi besar tersebut, sekali waktu gagasan mereka sangat kental dengan warna liberalisme kapitalismenya dan di kali yang lain sangat menonjol dan kental dengan warna sosialismenya.
Tetapi yang menjadi pertanyaan apakah sudah benar apa yang mereka sampaikan dan akan lakukan tersebut ? Saya rasa sudah kalau seandainya mereka akan menjadi presiden di negara barat dan atau di negara-negara timur yang ada.
Tetapi yang menjadi persoalan mereka itu akan menjadi presiden di negara Republik Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila dan memiliki hukum dasar UUD 1945 dimana falsafah, idiologi dan sistem ekonominya tidaklah sama dengan kedua falsafah, idiologi dan sistem ekonomi tersebut karena falsafah, idiologi dan sistem ekonomi yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa ini adalah benar-benar berbeda dengan kedua falsafah, idiologi dan sistem ekonomi yang sekarang ini ada mendominasi dunia tersebut.
Sebab falsafah, idiologi dan sistem ekonomi yang ingin kita bangun dan kembangkan adalah sistim ekonomi yang berketuhanan, berperikemanusiaan, yang akan memperkuat persatuan dan kesatuan diantara kita sebagai warga bangsa, yang itu semua sebelum kita laksanakan kita musyawarahkan dengan cara-cara yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan atau dengan cara yang sebaik-baiknya dan semaslahat-maslahatnya.
Untuk itu hal-hal tersebut tentu harus menjadi perhatian kita semua terutama oleh para pemimpinnya agar di negeri ini tercipta apa yang menjadi keinginan kita bersama yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dalam segala sisi dan dimensinya termasuk dalam masalah ekonomi.
Disinilah terletak masalah kita saat ini dan disitu pulalah terletak masalah dalam perdebatan antara para pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah empat kali berlangsung dimana konsep-konsep ekonomi yang mereka sampaikan sangat kering kerontang dari falsafah, idiologi dan sistem ekonomi yang diamanatkan oleh konstitusi, yang istilahnya oleh Bung Hatta disebut dengan sistim ekonomi sosialisme versi indonesia, atau oleh Sri Edi Swasono disebut dengan sistim ekonomi sosialisme religious dan atau oleh Mubyarto disebut dengan sistim ekonomi Pancasila.
Pertanyaannya akan mereka kemanakan, falsafah, idiologi dan sistim ekonomi yang telah diamanatkan oleh konstitusi tersebut ? Hal inilah yang belum begitu jelas dan kurang tersentuh dalam perdebatan ini.
Lalu timbul pertanyaan akan mereka bawa kemana negeri ini nanti bila mereka terpilih menjadi presiden dan atau wakil presiden untuk masa lima tahun kedepan ? Atau apakah mereka akan masih tetap bersikukuh dengan falsafah, idiologi dan sistim ekonomi seperti yang tampak menonjol dan mendominasi hari ini di negeri ini yang sangat kental dengan warna liberalisme kapitalismenya ?
Bila ini yang terjadi dan terus berlangsung maka tentu bencana dan malapetaka yang akan datang menimpa negeri yang sama-sama kita cintai ini dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi.
Penulis,
Anwar abbas
Ketua PP Muhammadiyah & Wakil Ketua Umum MUI.
