IMBCNews – Jakarta – Langkah-langkah mengejutkan yang diambil Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terus mengguncang stabilitas perekonomian dan mengubah konstelasi geopolitik global.
Kebijakan teranyar, pengenaan tarif impor yang diumumkan, Rabu (2/4) terkait tarif bea masuk baru sebesar 32 persen dari 10 persen sebelumnya yang dikenakan terhadap 180 negara termasuk Indonesia.
Bahkan terhadap sejumlah produk ekspor dari berbagai negara, terutama China yang menjadi pesaing dagang utama AS yang sering terlibat perang dagang, dikenai bea masuk 34 persen.
Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi seperti dikutip kompas.com (4/4) menilai, dampak kebijakan ini sangat signifikan terutama bagi eksportir nasional.
“Dampak perdagangan secara keluruhan bagi Indonesia yang mengalami surplus perdagangan dengan AS, relatif kecil, namun, sentimen negatif yang muncul disebabkan ketegangan perdagangan, bakal mencitakan persepsi para pelaku usaha dan kondisi perekonomian nasional,” ujar Yukki dalam siaran persnya (3/4).
Yukki juga mengingatkan pemerintah dan dunia usaha untuk mewaspadai efek domino kebijakan tarif Trump, termasuk kemungkinan diberlakukannya tarif tambahan yang bisa mempersempit ruang gerak perdagangan Indonesia.
Lebih lanjut, ia menyoroti potensi masuknya produk-produk ekspor China ke Indonesia yang mencari mencari pasar baru setelah terkena tarif tinggi di AS.
“Pemerintah juga harus memperhitungkan potensi dampak dari produk ekspor China yang akan mencari pasar baru, termasuk Indonesia, setelah kebijakan tarif impor AS diterapkan.
Pengaruhi pasar domestik
Pada bagian lain, Yukki mengingatkan, kebijakan mengejutkan Presiden Trump itu tentunya bisa memengaruhi pasar domestik.
Menurut dia, banjir produk China dengan harga lebih kompetitif berpotensi menekan daya saing industri dalam negeri.
Yukki menilai bahwa meskipun kebijakan ini memberikan tekanan pada perdagangan Indonesia, ada peluang yang bisa dimanfaatkan.
Salah satunya adalah mendorong Indonesia menjadi pusat rantai pasok global di kawasan Asia. “Meskipun Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan AS, dampak perdagangan secara keseluruhan tergolong relatif kecil.
Namun, sentimen negatif akibat ketegangan perdagangan ini tentu memengaruhi persepsi para pelaku usaha dan kondisi perekonomian nasional,” ujar Yukki.
Menurut Yukki, dengan tingginya tarif yang dikenakan AS kepada negara-negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Indonesia bisa menjadi alternatif bagi aliran suplai yang sebelumnya melalui negara-negara tersebut.
“Sebagai contoh, produk-produk dari Vietnam yang dikenakan tarif lebih tinggi seperti elektronik, tekstil, sepatu, dan furnitur, dapat beralih ke Indonesia.
Hub rantai pasok
Di sisi lain Yukki melihat, kebijakan Trump terkait kenaikan tarif bea masuk membuka kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi hub rantai pasok yang lebih efisien bagi negara-negara yang terpengaruh kebijakan AS,” jelas Yukki.
Namun, agar peluang ini bisa dimanfaatkan secara optimal, pemerintah perlu segera bertindak. Yukki menekankan pentingnya perbaikan dalam kemudahan berusaha, perizinan, serta infrastruktur logistik yang lebih efisien untuk menarik investor global.
“Upaya yang perlu dilakukan termasuk memperbaiki kemudahan berusaha, mulai dari perizinan hingga logistik dan infrastruktur,” ungkapnya.
Selain itu, iklim investasi yang kondusif juga harus dijaga. Pemberantasan pungutan liar (pungli) dan birokrasi yang lebih efisien menjadi faktor kunci agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam menarik perusahaan yang ingin merelokasi operasionalnya.
Perubahan arus perdagangan akibat kebijakan tarif AS bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak investasi asing.Dengan strategi yang tepat, Indonesia berpeluang besar untuk memperkuat posisinya dalam rantai pasok global.
Bagi para eksportir dan industri dalam negeri, tidak ada cara lain untuk berbenah diri demi menciptakan daya saing, dan bagi pemerintah terus memfasilitasi regulasi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk membasmi aksi pemalakan yang dilakukan para preman. (imbcnews/Theo/sumber diolah: kompas.com/ns)
