IMBCNEWS | Jakarta, Amerika Serikat menyampaikan keprihatinannya terkait ketentuan-ketentuan tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru di Indonesia. Namun, AS mendukung Keketuaan Indonesia di ASEAN dan peran di Afghanistan.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony J. Blinken pada Kamis kemarin berbicara dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui telepon. Selain membahas mengenai peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini, krisis politik di Myanmar, dan hak perempuan Afghanistan atas pendidikan; menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Ned Price, Blinken juga menyampaikan keprihatinan pemerintahan Presiden Joe Biden terhadap sejumlah pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan tahun ini.
Seperri dilansir VOA pada Sabtu (18/2), juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah membenarkan secara garis besar beberapa isu yang dibahas kedua diplomat tinggi itu, yakni tentang posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini, isu Myanmar, Indo-Pasifik, dan hak perempuan Afghanistan atas pendidikan.
Blinken, ujar Faizasyah, sebagaimana negarap-negara lainnya, menyampaikan dukungan Amerika atas kepemimpinan Indonesia di ASEAN.
Masyarakat melakukan protes karena terkait pengesahan KUHP baru di luar Gedung DPR RI di Jakarta, 5 Desember 2022.
Terkait isu Myanmar, Faizasyah mengatakan Menlu Retno menyampaikan sikap yang sama atas upaya penyelesaikan krisis politik di negara Seribu Pagoda itu. Ia juga memberitahu Blinken tentang hasil pertemuan para menteri luar negeri di Jakarta awal Februari lalu.
AS Salah Persepsi Soal KUHP?
Sementara soal KUHP, Faizasyah mengatakan pemerintah Amerika tampaknya salah persepsi mengenai KUHP yang baru. Padahal, Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah melangsungkan pertemuan dengan semua kepala perwakilan asing di Jakarta untuk menjelaskan soal KUHP yang baru tersebut. Blinken, ujar Faizasyah, mengangkat masalah HAM dalam KUHP yang baru itu. Namun ia tidak tahu persis dalam konteks apa.
“Saya tidak tahu persis, tapi disebutkan mengenai HAM. Jadi saya tidak bisa terlalu menduga-duga masalah HAMnya seperti apa. Kita kan negara yang menjunjung tinggi HAM dan sampai ada kementerian sendiri (yakni) Kementerian Hukum dan HAM. Artinya tidak hanya berhenti pada slogan, tapi kita wujudkan dalam konteks institusi yang memenangani proses penghormatan dan pemajuan HAM di Indonesia,” kata Faizasyah.
Ia menekankan percakapan telepon antara Retno dan Blinken adalah pembicaraan tertutup sehingga ia tidak mengetahui secara persis esensi lebih jauh dari pembahasan antara kedua diplomat tinggi itu. Namun ia menegaskan bahwa dalam pembicaraan itu Retno menggarisbawahi kembali komitmen Indonesia pada upaya penegakan HAM, dan bahkan pernah mendapat kepercayaan sebagai anggota Dewan HAM PBB.
Dalam pembicaraan telepon itu, Retno mengundang Amerika untuk hadir dalam pertemuan Forum ASEAN-Indo Pasifik, yang nantinya akan dilaksanakan bersamaan dengan konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN.
imbcnews/via/diolah
