Diantara tugas negara adalah melindungi rakyat dan mensejahterakan mereka, sedangkan jumlah penduduk miskin menurut catatan BPS di negeri ini sekarang sekitar 25,9 juta. Bahkan angka tersebut bisa menggelembung lagi karena banyaknya PHK yang terjadi tidak hanya pada usaha-usaha formal yang memiliki karyawan ratusan bahkan ribuan orang tapi juga pada usaha-usaha informal yang jumlah karyawannya hanya sedikit, tapi karena jumlah pelaku usahanya banyak maka total jumlah mereka yang kehilangan pekerjaan tentu juga besar.
Oleh karena itu penyelesaian masalah ini harus ditangani secara serius dan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar karena yang namanya pasar sudah punya hukum sendiri dimana yang akan menang dalam persaingan tersebut adalah yang kuat dari sisi modal, SDM, teknologi, jaringan dan manajemennya serta relasinya dengan para penguasa.
Di samping itu di pasar tersebut juga ada hukum lain dimana barang akan bergerak dari daerah dan atau negara yang harganya murah ke daerah dan atau negara yang harganya mahal. Oleh karena itu sering sekali kita lihat jika ada hambatan yang menghalang para pengusaha tersebut untuk membawa masuk barang-barang perdagangannya maka biasanya para pengusaha tersebut tidak segan-segan melakukan praktek penyeludupan yang akan merugikan negara dan masyarakat.
Jadi masalah ekonomi dan bisnis ini memang tidak sederhana apalagi jika pemerintah tidak punya politik ekonomi yang jelas dan tegas yang berpihak kepada rakyat banyak karena kalau politik ekonominya tidak seperti itu maka akibatnya tentu hanya segelintir orang saja yang bisa diuntungkan oleh kebijakan pemerintah tersebut terutama para pemilik kapital sementara rakyat banyak tidak terperhatikan dan terlindungi secara baik sehingga akibatnya pengangguran dan kemiskinan akan meningkat dan daya beli masyarakat tentu akan menurun dengan sendirinya.
Jika itu yang terjadi maka perekonomian kita tentu akan mengecil dan hal itu tentu jelas sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara ini. Untuk itu agar kita bisa mengatur dan menata dunia perekonomian dan bisnis kita dengan baik yang bisa menguntungkan bagi semua warga masyarakat yang ada di negeri ini maka kita memerlukan sosok pemimpin yang bukan politisi tapi adalah negarawan. Karena politisi lebih mementingkan diri, kelompok dan partainya saja sementara negarawan adalah type pemimpin yang lebih mendahulukan kepentingan rakyat banyak dari kepentingan diri dan kelompok serta partainya.
Disinilah kita melihat arti pentingnya pilpres tahun 2024 dimana kita mengharapkan yang terpilih nanti adalah pasangan yang memang memiliki mentalitas sebagai negarawan bukan politisi sehingga cita-cita kita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dapat tercapai sesuai dengan yang kita cita-citakan.
Penulis,
Anwar abbas
Ketua PP Muhammadiyah
Wakil Ketua Umum MUI
