IMBCNews, Jakarta | Jabatan Presiden sebagai orang nomor satu di negeri ini memang sangat menarik. Majelis Permusyawaratan Rakyat Desa Republik Indonesia (MPRD RI) pun menggelar konvensi capres.
Mardigu Wowiek Prasantyo atau lebih dikenal sebagai Bossman Mardigu menyatakan bahwa jika dirinya siap menjadi Presiden.
“Jika saya jadi Presiden, maka pada hari pertama kerja akan panggil Panglima TNI, dan Kapolri untuk mengamankan negara,” ujarnya pada forum deklarasi konvensi Capres Majelis Permusyawaratan Rakyat Desa Republik Indonesia (MPRDRI) di gedung Joeang, kemarin (2/10) Jakarta.
“Saya akan langsung merumahkan anggota DPR selama dua tahun. Mereka kita gaji penuh, namun harus membuat Undang-undang yang bagus,” ujarnya lagi.
Pengusaha yang aktif di media sosial Instagram dan YouTube tersebut, mengakui jika dirinya tidak mungkin bisa terpilih menjadi Presiden RI.
Karena, meski Indonesia sebagai negara demokrasi namun dalam penyelenggaraan pilpres-nya, tidak dilakukan secara demokratis. Menurutnya, menyeleksi pimpinan seharusnya dimulai dari desa.
Ketua Umum MPRD RI terpilih Joko Wandiatomo menegaskan keinginan dari teman-teman di desa bahwa desa harus menjadi perekat NKRI dan desa harus menjadi kekuatan untuk kemakmuran Indonesia, namun melihat kondisi sekarang ini dimana terjadi kegawatan yang menimpa Bangsa Indonesia akibat sistim Liberalis dimana tanah NKRI yang ada di desa telah banyak dikuasai secara membabi buta dan semena-mena oleh para pengusaha.
“Sehingga sistim ini membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin,” ungkapnya
Untuk itulah dengan terjadinya kegawatan yang melanda Bangsa Indonesia akibat sistim yang semena-mena kami membentuk MPRD-RI sebagai sarana perjuangan kami untuk memajukan pedesaan dan SDM, “ungkap” Joko.
Dalam deklarasi ini kami juga menggelar konvensi Capres untuk pemilu 2024 yang akan datang. Kami berharap dukungan dari teman-teman media netizen dan lain-lainnya untuk membantu MPRD-RI agar rakyat menjadi pemegang kedaulatan penuh atas penyelenggaraan negara.
Untuk mewujudkan calon pemimpin ideal yang diharapkan masyarakat desa. MPRD RI akan melakukan analisa terhadap konsep anggaran yang ditawarkan para capres yang mendaftar di konvensi.
“Asumsi APBN yang ditawarkan seperti apa, dan bagaimana konsep kepemimpinannya dalam membangun desa. Hal seperti itu akan kita analisa dalam menentukan capres MPRD RI,” katanya.
Untuk syarat capres independen, Joko mengatakan dibutuhkan 30 juta KTP dukungan dari masyarakat.
“Untuk syarat itu, saya kira MPRD RI punya kekuatan yang riil karena data yang kita miliki by name, by address,” pungkasnya.
Konvensi capres versi MPRD RI pada hari pertama diawali dengan menyatakan kesiapan Bossman Mardigu menjadi capres. (Kadar Santoso)
