BUKITTINGGI – Komando Distrik Militer (Kodim) 0304/Agam menerima kunjungan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kota Bukittinggi dalam sebuah diskusi terbuka yang membahas Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 22 April 2025, di ruang rapat Kodim 0304/Agam.
Diskusi yang berlangsung dalam suasana terbuka dan hangat ini dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0304/Agam, Letkol Arm Bayu Arditya Nugroho, S.H., M.Han., bersama jajaran staf Kodim. Dari pihak mahasiswa, hadir jajaran pengurus SEMMI Bukittinggi yang turut aktif menyampaikan pandangan, pertanyaan, dan kritik konstruktif.
Selama lebih dari satu jam, kedua belah pihak membahas berbagai poin krusial dalam draf revisi RUU TNI, dengan fokus pada isu perluasan kewenangan militer serta penguatan peran TNI dalam menjaga ketahanan nasional.
Dalam pemaparannya, Letkol Arm Bayu Arditya Nugroho menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI dan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas bangsa.
“RUU TNI ini harus dilihat sebagai bagian dari kerangka besar pertahanan negara. Kami terbuka terhadap masukan dan aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa,” ujar Letkol Arm Bayu.
Ketua SEMMI Bukittinggi, Tengku Rafli, menyampaikan pandangan kritisnya terhadap sejumlah poin dalam RUU tersebut, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi dalam pembentukan kebijakan pertahanan.
“Kami ingin memastikan bahwa semangat reformasi sektor keamanan tetap menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan pertahanan yang diambil,” tegas Rafli.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen untuk terus membangun komunikasi yang berkelanjutan antara SEMMI dan Kodim 0304/Agam. Kedua pihak juga sepakat untuk membuka ruang dialog yang lebih luas bersama elemen masyarakat lainnya dalam menyikapi dinamika revisi RUU TNI 2025.
Kegiatan ini menjadi cerminan semangat partisipatif dalam pembangunan bangsa, di mana dialog antara TNI dan mahasiswa diharapkan dapat memperkuat harmoni sosial serta mendorong lahirnya kebijakan pertahanan yang responsif terhadap kepentingan rakyat. **
