IMBCNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto terus terang mengakui, tingkat korupsi di negeri ini sudah sangat mencemaskan sehingga ia berkomitmen untuk membasmi praktek yang merugikan dan menyengsarakan rakyat tetapi menyenangkan dan memakmurkan pelakunya itu.
“Tingkat korupsi di negeri saya sudah sangat mengkhawatirkan, “ kata Prabowo dalam orasi virtual di forum International World Government Summit 2025 di Dubai, Kamis (13/2).
Prabowo menegaskan komitmennya untuk mengerahkan seluruh tenaga dan wewenangnya memberantas korupsi, sebab, menurut dia, praktik rasuah menjadi akar kemunduran di berbagai sektor.
“Itulah, mengapa saya bertekad untuk mengerahkan seluruh tenaga dan wewenang yang diberikan kepada saya oleh konstitusi untuk berupaya mengatasi penyakit ini.
Prabowo menyebutkan (praktek korupsi-red) berjangkit mulai dari sektor pendidikan hingga penelitian dan pengembangan, namun ia yakin komitmennya (untuk membasmi korupsi-red) diperkuat oleh dukungan banyak pihak. “Sekarang, setelah 100 hari (memimpin), saya merasa mayoritas rakyat Indonesia mendukung saya. Mereka menderita setiap hari akibat korupsi ini,” ujarnya.
Kendati menghadapi brbagai kendala, Prabowo menagku tetap yakin pada pendiriannya. Ia mengaku akan tetap tancap gas dan tidak segan untuk memberantas korupsi.
Namun Prabowo juga menyadari, ia menghadapi perlawanan dari birokrasi (korup) yang sudah mengakar, bahkan beberapa dari mereka menganggap tidak dapat disentuh (untouchable),” ucap Prabowo.
“Saya belum mulai berperang. Jadi saya pikir ini akan menjadi moto saya. Setelah 100 hari, saya belum memulai perjuangan saya. Dan saya yakin, kita akan mencapai kemajuan yang signifikan,” ujar Prabowo.
Pernyataan keras
Pernyataan keras terhadap koruptor dilontarkan Prabowo pada acara Harlah ke-102 NU di Jakarta, (5/2) sbb:
“Di 100 hari pertama ya saya sudah beri peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, yang ndablek, tidak mau ikut dengan aliran besar yakni tuntutan rakyat terhadap pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” tandasnya.
Selang lima hari kemudian, di depan peserta Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, (10/2) ia melontarkan lagi pernyataan kerasnya terkait ‘raja-raja kecil yang merasa kebal hukum.
“Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, yang mubazir atau untuk dicolong, agar dihentikan, dibersihkan, “ serunya.
Prabowo menyindir, ada yang merasa kebal hukum, merasa sudah menjadi ‘raja kecil’, padahal ia mau menghemat uang, uang untuk rakyat, untuk memberi makan anak-anak rakyat.
Membuktikan komitmennya agar APBN dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kepentingan rakyat, Prabowo memutuskan program efisiensi bernilai total Rp306,9 triliun berupa pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga Rp256,1 triliun dan alokasi dana Transer Ke Daerah (TKD) Rp50,59 trilun.
Kebijakan itu, bisa jadi berhasil meningkatkan efisensi birokrasi, namun ada juga yang menyangsikannya.
Pasalnya, jika terjadi perlawanan dari birokrat yang sudah mapan, nyaman dan leluasa menikmati bancakan anggaran selama bertahun-tahun, kini tiba-tiba tidak mendapatkan apa-apa, atau tersisa hanya sedikit, mereka bisa melakukan perlawanan.
Apa bisa dibasmi?
Mengingat penyimpangan anggaran melalui praktek korupsi, gratifikasi atau rasuah sudah berlangsung secara sistmatis, terstruktur dan masif (TSM), sikap keras Prabowo bisa memicu aksi perlawanan misalnya berbentuk aksi “slow-down” dalam aktivitas tata kelola kenegaraan dan pelayanan publik.
Pemangkasan anggaran juga bisa menimbulkan kegaduhan dan rasa tidak adil jika tidak dilakukan secara cermat, dengan mempertimbangkan karakteristik kementerian/lembaga yang berbeda-beda fungsi dan perannya.
Ada juga instansi yang tidak terkena pemangkasan anggaran seperti kementerian pertahanan, Polri dan BIN. Ini tentunya juga berpotensi memicu keirian di kementerian lain yang dianggap penting tapi paling besar dipangkas, misalnya kementerian PU.
Tekad dan komitmen Presiden Prabowo untuk membasmi praktek korupsi yang jelas menyengsarakan rakyat, tetapi memakmurkan para politisi dan oknum birokrat pencoleng masih akan diuji oleh perjalanan waktu. Siapa yang keluar jadi pemenangnya? Wait and see, time will tell!. (imbc/Theo/sumber diolah)
