IMBCNEWS, Jakarta | Ketua Umum Mahkamah Partai Ummat, Dr. Herman Kadir mengingatkan agar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ikut bermain politik karena lembaga itu sejak awal dipertuntukkan melakukan pemberantasan korupsi bukan sebagai alat politik untuk membungkam atau menakut-nakuti lawan politik rezim.
Ketua KPK Firli Bahuri, kata Herman Kadir, kepada pers di Jakarta, Sabtu (8/4), pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyidikan KPK tidak sesuai prosedur baku di tubuh KPK menandakan ia sebagai ketua tak lagi fokus ingin memberantas korupsi. Tetapi sudah ikut main politik.
Herman mengingatkan, pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Megawati pada 27 Desember 2002, merupakan anak kandung reformasi 1998 atas keprihatinan bangsa Indonesia dimana korupsi sudah menjadi habit, karena itu dibuatlah UU yang khusus guna menangani kejahatan yang luar biasa itu (extra ordinary crime).
Ia dimintai tanggapanya terkait, pencopotan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Endar Priantoro oleh Firli Bahuri Cs diduga terkait perkara Formula E di DKI Jakarta.
Diberitakan sebelumnya, Brigjend. Endar Priantoro buka suara usai dicopot dari Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan informasi yang diterima awak media, Endar dan Karyoto tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Namun Firli Bahuri dikabarkan status kasus formula E harus dapat dinaikkan.
Brigjen Endar menyebutkan, “Kalau soal perbedaan pendapat kan biasa sebenarnya, perbedaan pendapat dalam satu forum ekspose, tapi ya enggak pernah ada keputusan, enggak pernah ada kan berarti masih ada beda pendapat, dan memang sampai sekarang masih belum ada keputusan apakah naik [penyidikan] atau tidak,” ujar Endar di di Jakarta, Senin kemarin.
Herman Kadir yang juga anggota DPR tahun 2013-2014 itu menyoroti soal adanya keganjilan dalam proses pencopotan. Pergantian jabatan atau istilahnya tour of duty hal biasa, untuk memelihara dinamika gerak maju menuju ke tataran yang lebih kualitatif, sekaligus momentum stick proof, evaluasi terhadap pekerjaan yang ia jalankan. Namun pencoptan itu terasa ganjil karena dikaitkan dengan misi politiknya ketua KPK. “Itu tidak benar, lembaga KPK dibiaya oleh negara bukan untuk menjegal calon presiden yang tidak dikehendaki, tetapi untuk melakukan pemberantasan korupsi.”
Oleh karena itu, kata Herman, wajar jika disana sini terus terjadi suara sumbang untuk ketua KPK, termasuk menyuarakan Firli agar mundur atau tidak arogan, tidak mau menghargai proses di SDM atau ingin memaksakan kehendaknya. Dalam kaitan itu saatnya Dewas di KPK berbicara dan mengembaikan marwah lembaga KPK masih sebagai lembaga pemberantasan korpsi, bukan sebagai lembaga politik.
Suara Dewas Dinanti
Pada saat yang sama, Ketua Tim Relawan Anies Baswedan (Rekanan Anies) Thorik mengatakan, sudah banayk politisi, praktisi hukum bahkan mantan komisioner KPK yang mengkritisi tindakan Firli Bahuri. Terakhir Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (Ketum PB HMI MPO), Mahfut Khanafi, juga bersuara, menyatakan sikap penolakan atas keputusan Ketua KPK Firli Bahuri mencopot Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.
Ia menyebut pencopotan Endar menggambarkan arogansi di tubuh lembaga penegak hukum. “Kami menolak apa yang dilakukan Firli Bahuri, bahwa arogansi dalam lembaga penegakan hukum itu ditampilkan di publik. Kami meminta transparansi saja.”
Atas penolakan yang demikian masif itu, kata Thorik, Dewas semestinya tidak bungkam seribu hahasa, tetapi aktif ikut bekerja apakah prosedur pencopotan Endar Priyantoro sudah sesuai prosedur, adakah keterkaitan dengan misinya ketua KPK Firli ? Ketua Dewas dan ketua dewan etik mestinya cepat bekerja tidak menunggu laporan saja, mengingat lembaga KPK itu awalnya sangat dipercaya oleh masyarakat luas, jangan di gradasi dengan kepentingan seseorang.
Dikatakan Thorik, kalaulah pencopotan Brigjen Endar Priyantoro itu dikaitkan dengan kasus formula E atau hanya semata-mata untuk mengganjal Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden RI tahun 2024, ia akan terus mengkritisi dan mengingatkan kepada para pemangku kepentingan untuk berpolitik secara santun, dan beretika. “Maka orang yang belum ada bukti sudah harus di sangkakan hanya karena ingin menjegal, itu gak benar kata Thorik.
“Masyarakat akan tetap percaya kepada KPK jika dewan pengawas secara proaktif melakukan mitigasi terhadap apa saja yang dilakukan ketua KPK terkiat pencopotan Brigjen Ebdar Priyantoro, katanya.
imbcnews
