IMBCNEWS Jakarta | Inilah negara yang relatif maju dalam hal teknologi dan pemahaman demokrasi. Seoarang Perdana Menteri sekelas Fumio Kishida, rela mundur gegara tingkat kepercayaan publik turun. Di Thailand Perdana Menterinya Srettha mengangkat seorang menteri yang pernah dinyatakan salah oleh Pengadilan Thailand, juga di copot Mahkamah Konstitusinya.
Bagaimana di Indonesia ? sebuah pertanyaan yang tak mudah di jawab baik oleh praktisi hukum maupun pengamat lantaran par apelayan publik atau penguasa, nampaknya belum mempunyai keadarn untuk menumbuh kembangkan sistem demokrasi yang stabil dan baik. Banalisasi kerakusan kekuasaan masih terus berjalan.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan akan mengundurkan diri pada September mendatang. Ia mengakhiri masa jabatan selama tiga tahun yang dirusak oleh skandal politik.
Pengunduran dirinya akan membuka jalan bagi perdana menteri baru. “Politik tidak dapat berfungsi tanpa kepercayaan publik,” kata Fumio Kishida dalam konferensi pers pada Rabu, 14 Agustus 2024. Ia mengumumkan keputusannya untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP).
“Saya sekarang akan fokus mendukung pemimpin LDP yang baru terpilih sebagai anggota tetap partai,” katanya.
Keputusannya untuk mengundurkan diri memicu persaingan untuk menggantikannya sebagai presiden partai. Kisihida tercatat sebagai pemimpin di negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia.
Dukungan publik terhadap Kishida telah merosot di tengah terungkapnya hubungan LDP dengan Gereja Unifikasi yang kontroversial. Partai ini juga terjerat skandal sumbangan politik yang diberikan dalam acara penggalangan dana partai yang tidak tercatat.
Kishida juga menghadapi ketidakpuasan publik karena meningkatnya biaya hidup di Jepang yang tidak diimbangi dengan kenaikan upah. Jepang berhasil melepaskan diri dari tekanan deflasi selama bertahun-tahun.
Menurut Profesor Ilmu Politik dari Universitas Sophia, Koichi Nakano, siapapun yang menggantikan Kishida sebagai ketua LDP harus menyatukan kelompok penguasa yang terpecah. Ia juga harus bisa mengatasi kenaikan biaya hidup, ketegangan geopolitik dengan Cina dan potensi kembalinya Donald Trump sebagai presiden AS tahun depan.
Kishida lebih agresif di bidang militer dibandingkan perdana Menteri sebelumnya, Shinzo Abe. Sejak perang dunia kedua, Jepang melakukan pembangunan militer besar-besaran dengan meningkatkan anggaran pertahanan yang ditujukan untuk menghalangi Cina untuk mengejar ambisi teritorialnya di Asia Timur melalui kekuatan militer.
imbcnews/Tempo/sumber diolah/
