IMBCNEWS Jakarta | Kalidonia adalah pulau yang terletak di kawasan Samodra Pasifik tepatnya sebelah selatan Australia dengan tetangga Fiji dan Vanuatu.
Negara itu penghasil nikel terbesar dunia, sama dengan Indonesia bagian timur (Katimin) seperti wilayah Sulawesi Tengah, Kolaka dan Morawali. Dua wilayah itu mempunyai cadangan nikel lebih dari 97 juta ton, dan masih dapat diperluas di daerah sekitarnya.
Oleh karenanya, Kalidonia sejak lama menjadi negara koloni Perancis karena adanya tambang tersebut, dimana sat ini bukan hanya Perancis yang berminat, tetapi juga China, Australia dan negara lain untuk membebaskan Kalidonia tak sebagai negara bagian koloni Perancis.
Saat ini seperti dilansir ABCNews pada Jumat menyebutkan, Kekerasan berujung maut meletus di Kaledonia Baru, setelah Pemerintah Prancis menyetujui amandemen konstitusi yang mengizinkan warga yang sudah tinggal di wilayah tersebut, setidaknya selama 10 tahun, untuk memberikan suara dalam pemilihan umum di tingkat provinsi.
Amandemen itu dikhawatirkan oleh beberapa pemimpin lokal dapat melemahkan suara masyarakat Pribumi Kanak, menjadi penyebab konflik terbaru setelah terjadi perselisihan selama puluhan tahun terkait peran Prancis di kawasan tersebut.
Setidaknya enam orang tewas setelah kerusuhan memasuki hari kelima, yang mengakibatkan mobil-mobil dibakar, toko-toko dijarah, dan jalanan ditutup, sehingga memutus akses terhadap obat-obatan dan makanan.
Kawasan dengan lebih dari 140 pulau ini merupakan bagian dari Prancis, namun berada di luar Prancis, tepatnya terletak di barat daya Samudra Pasifik.
Letaknya sekitar 1.500 kilometer sebelah timur Australia, dengan tetangga terdekatnya adalah pulau Vanuatu dan Fiji.
Wilayah ini berpenduduk hampir 300.000 orang, 40 persen-nya adalah suku Pribumi Kanak dan 24 persen berasal dari Eropa. Kaledonia Baru kaya akan mineral dan menjadi pusat perebutan antara China dan negara-negara barat, termasuk Prancis, Australia, dan Amerika Serikat.
Kaledonia Baru adalah produsen nikel terbesar ketiga di dunia. Nikel adalah bahan dasar baja tahan karat, serta baterai untuk kendaraan elektronik.
Wilayah ini merupakan salah satu dari lima wilayah kepulauan di Indo-Pasifik yang dikuasai Prancis, yang juga jadi bagian rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk memperdalam pengaruh negara dan pemerintahannya.
Presiden Macron sebelumnya mengatakan ekspansi Prancis di kawasan Pasifik adalah untuk “menjaga keseimbangan yang diperlukan di kawasan”, tanpa menyebutkan keseimbangan atas pengaruh China,
Macron taking a selfie with residents of New Caledonia.
Namun Oliver Nobetau, peneliti kawasan Pasifik di Lowy Institute, mengatakan sikap keras yang diambil polisi Prancis untuk menghadapi kerusuhan malah bisa menjadi bumerang.
“Prancis sedang mencoba untuk muncul kembali sebagai mitra Pasifik, tapi sikap polisi tidak akan membantu citra tersebut,” katanya.
Oliver, yang juga mantan penasihat untuk pemerintah Papua Nugini mengatakan proses dekolonisasi di Pasifik sudah diperkirakan terjadi.
Hal ini juga berisiko karena bisa menguntungkan bagi China yang akan membantu mempersenjatai warisan kolonial negara-negara Barat di Pasifik, seperti yang dijelaskan Greame Smith, pengamat dari Australian National University Pacific.
“Ini akan berjalan sangat baik karena China sudah menemukan beberapa sejarah kolonial di Pasifik,” katanya.
China sudah berupaya mempererat hubungannya di Kepulauan Pasifik, yang berlokasi strategis antara Amerika Serikat dan Asia, namun dengan tingkat keberhasilan yang beragam.
Setelah membuat pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon pada tahun 2022 yang membuat Amerika Serikat khawatir, China gagal mencapai kesepakatan perdagangan dan keamanan di seluruh kawasan Pasifik.
China mengalihkan perhatian dan dukungan finansial kepada kelompok-kelompok, seperti Melanesian Spearhead Group, yang dibentuk pada tahun 1986 untuk mendukung negara-negara Melanesia yang masih berada di bawah kekuasaan kolonial.
Yang paling menonjol, Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) di Kaledonia Baru sudah dimasukkan sebagai anggota Melanesian Spearhead Group dan Spearhead Group sangat keras mengkritik peran Prancis dalam krisis kali ini.
“Kejadian ini bisa dihindari jika pemerintah Prancis mendengarkan dan tidak melanjutkan rancangan undang-undang Konstitusi yang bertujuan untuk mencairkan daftar pemilih,” kata ketua MSG dan Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai.
Dia mengatakan Prancis perlu menyetujui proposal FLNKS untuk melakukan misi dialog dan mediasi yang dipimpin oleh mediator yang disepakati bersama, untuk “membahas masa depan sehingga keadaan normal dapat dipulihkan dengan cepat dan perdamaian abadi dapat terwujud di Kaledonia Baru”.
Sejarah Prancis di Kalidonia
Setelah dijajah Prancis pada abad ke-19, Kaledonia Baru resmi menjadi wilayah Prancis pada tahun 1946.
Dimulai pada tahun 1970-an, setelah ledakan nikel yang menarik perhatian dunia, ketegangan meningkat di pulau tersebut, dengan berbagai konflik antara Prancis dan gerakan kemerdekaan suku Pribumi Kanak.
Perjanjian Nouméa tahun 1998 membantu mengakhiri konflik dengan menjelaskan tahapan menuju otonomi, serta membatasi hak suara bagi suku Pribumi Kanak dan migran yang tinggal di Kaledonia Baru sebelum tahun 1998.
Perjanjian tersebut memungkinkan dilakukannya tiga referendum untuk menentukan masa depan negara tersebut. Tapi ketiganya ditolak. Berdasarkan ketentuan Perjanjian Nouméa, pemberian suara dalam pemilihan provinsi dibatasi pada orang-orang yang pernah tinggal di Kaledonia Baru sebelum tahun 1998, beserta anak-anak mereka.
Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan keterwakilan yang lebih besar kepada suku Pribumi Kanak, yang jadi warga minoritas.
Prancis menilai pengaturan tersebut tidak demokratis dan anggota parlemen menyetujui amandemen konstitusi untuk membuka daerah pemilihan bagi orang-orang yang telah tinggal di Kaledonia Baru setidaknya selama 10 tahun.
Presiden Macron mengatakan dia akan menunda pengesahan undang-undang tersebut, dan mengundang perwakilan penduduk wilayah tersebut ke Prancis untuk melakukan pembicaraan guna mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan.
Namun, dia mengatakan kesepakatan baru harus dicapai pada bulan Juni, atau dia akan menandatanganinya menjadi undang-undang.
Oleh Erwin Renaldi, ABC/wires/imbc/diolah/
